Gubernur Bali Dewa Beratha menyebutkan, ada penyelewengan fiskal dan pungutan liar terkait dengan proses keimigrasian di Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar. Dugaan penyimpangan itu sudah lama terjadi dan ia sempat meminta Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Ngurah Rai memperbaiki sistem keimigrasian.

Kini Gubernur tengah menjadwalkan memanggil Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Ngurah Rai guna menjelaskan dugaan kejahatan imigrasi dan penggelapan fiskal ke luar negeri yang dilakukan petugas imigrasi.

Penyelewengan dan penggelapan fiskal sudah lama terjadi dan itu pernah diungkapkan Kepala Kantor Keimigrasian Bandara Ngurah Rai yang lama sebelum pejabat yang sekarang. Kami pun mengingatkan untuk segera diperbaiki, kata Dewa Beratha seusai melantik pejabat baru Kepala Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Wilayah Bali Djoko Bambang Untung Sugeng menggantikan Gede Rata yang pensiun di Wiswa Shaba Kompleks Gubernuran, Renon, Senin (26/12).

Dewa Beratha mengatakan tidak tahu pasti berapa besar kerugian negara akibat penggelapan fiskal. Ia menyayangkan kejahatan imigrasi masih berlangsung dan hal itu memperburuk citra Pulau Dewata karena Bandara Ngurah Rai menjadi pintu masuk dan keluar wisatawan asing.

Sekretaris Jenderal Kantor Hukum dan HAM Hasanuddin yang juga hadir pada pelantikan itu menyatakan, Bali menjadi prioritas utama pengusutan kasus penyelewengan fiskal kunjungan. Ia menyebutkan, pemeriksaan itu dilakukan dan diharapkan selesai sebelum 6 Februari 2006. Setelah tanggal itu, lanjutnya, imigrasi se-Indonesia menggunakan sistem on-line.

Hal senada dikatakan Djoko Bambang Untung Sugeng setelah pelantikan. Ia mendapatkan laporan dugaan penggelapan fiskal di bandara internasional itu. Kami telah mendapatkan laporannya, tetapi belum dapat memberikan penjelasan rinci. Kami perlu mempelajarinya dulu katanya.

Sebelumnya, Polda Bali mempersiapkan pengusutan dugaan penggelapan fiskal dan kejahatan imigrasi, sejalan dengan instruksi langsung Kepala Polri.

Secara terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Ngurah Rai M Zailani menyatakan siap diperiksa atas dugaan itu. Apalagi pihaknya menyadari bahwa masalah ini disorot, terutama sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan adanya beberapa kasus, di antaranya pemalsuan paspor, pungutan liar terhadap TKI, mempersulit wisatawan, dan lemahnya sistem cegah tangkal. (AYS)

Sumber: Kompas, 27 Desember 2005