Gerakan untuk mengganti Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh semakin menggelembung. Suara yang menyudutkan mantan pengacara dan hakim agung itu semakin nyaring. Partai Golkar, partai terbesar di DPR yang kini dikendalikan oleh Jusuf Kalla, juga sudah menyatakan kekecewaannya atas kinerja Arman - panggilan Abdul Rahman Saleh.

Dalam soal penegakan hukum dan keadilan, kami masih banyak kecewa, kata Ketua DPP Partai Golkar Andi Matalatta kepada koran ini kemarin.

Sebelumnya, PKS, salah satu sekutu SBY saat pilpres lalu, juga menuntut agar Arman diganti. Pjs Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menyatakan kecewa atas kinerja jaksa agung yang dinilai tak optimal memberantas korupsi. Bahkan, partai yang dikenal sebagi motor antikorupsi itu sudah menyiapkan kadernya, Soeripto, sebagai calon pengganti Arman.

Andi Matalatta mengakui, dari kalangan Golkar, secara perorangan, ada yang sudah mendesak agar Jaksa Agung Arman diganti. Hal itu terkait dengan kinerja Arman selama ini yang dianggap tidak adil dalam melakukan penegakan hukum. Tapi, secara organisatoris, kami belum membahas soal pergantian jaksa agung, ungkap Andi yang juga ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR itu.

Politikus asal Makassar tersebut lebih jauh menjelaskan, posisi Golkar pasif terkait dengan desakan penggantian Arman. Alasannya, soal penggantian jaksa agung merupakan hak prerogatif presiden. Hanya, Golkar prihatin. Sebab, ketidakpuasan terhadap kinerja jaksa agung sudah meluas. Jadi terserah kepada presiden bagaimana mau menyikapinya. Apakah mau tetap mempertahankan jaksa agung dengan risiko tetap disoroti, terangnya.

Lantas, bagaimana soal kabar Golkar sudah menyiapkan nama mantan Menteri Kehakiman Muladi sebagai pengganti Arman? Menurut Andi, partainya sama sekali belum membicarakan figur yang disiapkan sebagai pengganti Arman. Alasannya, itu tadi, penggantian jaksa agung adalah hak prerogatif presiden.

Tapi, kalau ada satu atau dua orang Golkar yang mewacanakan nama Muladi, itu sah-sah saja, ujar politikus yang juga menjabat ketua FPG DPR saat B.J. Habibie menjabat presiden tersebut.

Salah seorang sumber kuat di Golkar menjelaskan kepada koran ini bahwa Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla tidak terlalu sreg dengan Arman. Itu terkait dengan manuver Arman yang hanya mengurusi kasus korupsi di daerah-daerah yang nilainya tidak terlalu besar. Kasus-kasus korupsi dengan nilai besar sampai sekarang belum ditangani. Jadi, ada kesan tidak adil dalam hal penegakan hukum, katanya.

Ketidaksenangan Kalla terhadap Arman memuncak setelah terjadi konflik dengan Komisi Gabung DPR, 17 Februari lalu. Hanya, Kalla tidak bisa bertindak lebih jauh karena hal itu merupakan kewenangan presiden.

... Saat hal itu ditanyakan kepada Andi Matalatta, dia menampik kabar tersebut. Menurut dia, belum pernah ada pembicaraan menyangkut Arman di tingkat elite Partai Golkar. Hanya, kalau satu atau dua orang berpendapat bahwa jaksa agung harus diganti, itu semata hak perorangan.

Pentolan Partai Bintang Reformasi (PBR) di DPR, Anhar, juga memastikan sikap partainya yang kecewa terhadap jaksa agung. Kami berpendapat, dalam memberantas praktik KKN, diperlukan revolusi yang tidak hanya menyentuh hukum, tapi juga jajaran Kejaksaan Agung, ujarnya kepada koran ini kemarin.

Menurut Anhar, sebaiknya Arman mengundurkan diri daripada diberhentikan presiden. Sebab, mantan hakim agung tersebut sama sekali tidak menunjukkan aksinya dalam pembenahan internal kejaksaan. Yang mengeluhkan kinerja jaksa agung bukan hanya kami. Tapi, Menhut M.S. Ka