Sikap fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat terbelah soal rencana pembentukan panitia khusus kasus pajak. Ada yang berharap panitia khusus tetap dibentuk, namun fraksi lain lebih mempersilakan Komisi XI DPR sudah membentuk panitia kerja soal ini.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin kemarin mengatakan fraksinya lebih setuju kasus pajak ditangani oleh panitia kerja yang dibentuk Komisi XI sebagai komisi yang membidani soal ini. "Agar lebih cepat dan efisien," kata dia.

Ade menyatakan tidak setuju bila setiap masalah harus direspons oleh Dewan dengan pembentukan pansus. "Saya yakin bisa selesai di panja," katanya.

Sikap sama disampaikan Fraksi Demokrat. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sekarang panitia kerja pajak di Komisi XI sedang bekerja. "Saya kira lebih baik panja menyelesaikan tugasnya," kata Anas kemarin.

Menurut Anas, keinginan membentuk pansus bisa saja dilakukan setelah panitia kerja merampungkan tugasnya. "Nanti kalau telah selesai baru dilihat apakah cukup dengan panja atau ada pikiran lain," dia melanjutkan.

Anas menambahkan, dugaan adanya mafia pajak di Kementerian Keuangan dan institusi lainnya harus diurus aparat hukum. Bahkan, kata Anas, penuntasan kasus mafia pajak jangan sampai berhenti di kasus Gayus Tambunan. "Kasus mafia pajak dan mafia hukum ini dijadikan gerakan nasional," kata dia.

Sebab, kata dia, selama ini banyak orang menduga adanya mafia pajak dan hukum adalah fenomena gunung es. "Karena itu, ada tantangan yang besar untuk mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya," dia melanjutkan.

Berbeda dengan Partai Golkar, Fraksi PPP mengaku akan mendorong terbentuknya pansus pajak. Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuziy mengatakan keberadaan pansus pajak dinilai penting karena besaran kasus ini jauh lebih dahsyat dibanding kasus dana talangan Bank Century.

Romahurmuziy menjelaskan, saat ini tax ratio Indonesia hanya 13,3 persen. Padahal negara-negara ASEAN telah berada pada tingkat rata-rata 20 persen.

Dia melanjutkan, pembentukan pansus pajak juga merupakan bagian dari pengawasan Dewan. Dengan melihat persoalan-persoalan di atas, kata dia, akan lebih cocok jika Dewan membentuk pansus, tidak cuma panitia kerja. "PPP akan mendorong pembentukan pansus pajak ini," kata dia.

Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman menilai keinginan untuk membentuk pansus sebagai hal wajar karena itu merupakan mekanisme pengawasan Dewan. Namun ia mengingatkan agar pembentukan pansus tidak menjadi instrumen politisasi atau alat bargaining politik dengan pemerintah. Amirullah
 
Sumber: Koran Tempo, 7 April 2010