Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan anggota Fraksi PDIP mengembalikan uang Rp 1 juta insentif setiap pengesahan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka yang tak mengembalikan diancam tak dicalonkan kembali. Ini bukan sekadar retorika, kata Sekretaris Jenderal Pramono Anung Wibowo di kantor PDIP, Lenteng Agung, kemarin.

Menurut Pramono, permintaan Megawati disampaikan dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat PDIP pada Rabu lalu. Megawati meminta Dewan Pimpinan Pusat membuat surat edaran pengembalian uang insentif itu.

PDIP, kata dia, akan meminta pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal DPR agar mengembalikan duit itu ke kas negara. Apalagi, kata dia, selama ini kelebihan atau sisa anggaran sering kali tak bisa dikembalikan ke kas negara. Apabila tak bisa dikembalikan ke kas negara, kata Pramono, Akan kami berikan kepada korban banjir dan bencana alam lain.

Ketua DPR Agung Laksono awal pekan ini menyampaikan setiap anggota DPR per Januari 2008 menerima dana Rp 39 juta dari proses legislasi. Dana ini dihitung dari 39 undang-undang yang disahkan sidang paripurna DPR pada tahun lalu.

Agung Laksono menyatakan kebijakan insentif bagi semua anggota Dewan telah disetujui semua fraksi, termasuk Fraksi PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera. PDIP dan PKS minta di-hold dulu. Tapi kemudian mereka menyetujuinya, kata dia.

Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Arif Nur Alam menilai duit legislasi bagi anggota DPR merupakan pengelabuan publik. DPR dan partai politik dianggap belum mereformasi diri. DPR menjadi institusi pencari nafkah, kata Arif.

Anggota DPR, kata Arif, tak mempunyai kepekaan penderitaan rakyat akibat bencana alam. Rapel uang legislasi DPR mencontoh perilaku buruk DPRD di banyak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Sesuai dengan peraturan ini, anggota DPRD diberi dana operasional. KURNIASIH B | DWI R | IQBAL M

Sumber: Koran tempo, 11 Januari 2008