Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menangani kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar). Pasalnya, penanganan oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar berjalan lamban.

FPSB menilai, penanganan kasus korupsi ini oleh Kejati mulai ditunggangi oleh kepentingan pihak tertentu. Terbukti Asintel Kejati Sumbar menuntut FPSB untuk membuktikan adanya korupsi itu padahal seharusnya kejaksan yang berusaha membuktikan dugaan korupsi yang dilaporkan.

Sebagai aparat yang berwenang, mereka seharusnya berusaha membuktikan dugaan korupsi yang dilaporkan, bukan justru ngotot menuntut FPSB untuk membuktikan sendiri adanya korupsi itu. Kami merasa dikadalin, ujar koordinator FPSB Ady Surya.

Adi Surya, yang ditemui detikcom di kantornya di Jalan Pekan Baru, Sabtu (12/3/2005), mensinyalir penanganan kasus dugaan korupsi senilai Rp 5,9 miliar lebih itu mulai berjalan tidak fair.

Menurutnya, ada upaya Asintel dan pihak berkepentingan lainnya untuk memojokkan posisi FPSB sebagai saksi pelapor di mata masyarakat. Kami merasa seolah-olah diposisikan sebagai pihak yang menghalangi pembangunan, keluhnya.

Karena itu FPSB memutuskan meminta KPK untuk langsung menurunkan tim mengusut kasus itu ke Kabupaten Limapuluh Kota. Ini agar proses pengungkapan penyelewengan uang negara dilakukan dengan bertele-tele.

Kita akan segera kirimkan surat dan sejumlah dokumen pendukung lainnya untuk bahan tim dari KPK turun ke lapangan, ujar Ady Surya.

Seperti diberitakan, korupsi pembangunan jalan senilai Rp 5,9 lebih itu diduga dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota, tepatnya oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat.

Dalam dokumen pengaduannya, FPSB menyebutkan modus operandi kegiatan haram tersebut, antara lain melalui prosedur pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan secara swakelola (tidak sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003), pencairan dana fiktif, dan penunjukkan langsung.(mar)Reporter: Yonda Sisko

Sumber: Detik.com, 12/03/2005 06:16 WIB