Demokrasi akan tumbuh dan berkembang jika kelas borjuis menjadi kuat dan aktif dalam proses demokratisasi, begitu argumen Moore.
No bourgeoisie no democracy
(Barrington Moore, 1966)

Demokrasi akan tumbuh dan berkembang jika kelas borjuis menjadi kuat dan aktif dalam proses demokratisasi, begitu argumen Moore. Banyak pengusaha menyepakati doktrin Moore dan terjun berpolitik. Apakah ini merupakan tren baru seperti yang dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla? Nyatanya tidak. Sejak dulu, baik di mancanegara maupun di Indonesia, banyak pengusaha menguasai jabatan publik.

Beberapa contoh mutakhir bisa kita simak. Masyarakat kita, terutama para tifosi, tentu familiar dengan juragan jaringan media dan pemilik klub sepak bola langganan juara Seri A, AC Milan, Silvio Berlusconi, yang juga Perdana Menteri Italia. Thaksin Shinawatra, taipan media dan telekomunikasi, menjadi pemimpin puncak di Thailand. Bahkan Presiden Bush merupakan dinasti politico-business di Amerika.

Pada masa Orde Baru lalu, peran pengusaha sebagai supporting system belaka dari jejaring politik dan ekonomi. Lantas mengapa taipan berbondong-bondong menduduki jabatan publik? Kini kesempatan untuk masuk ke wilayah politik terbuka lebar. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menunjukkan, dengan daya pikat finansial yang besar, nominasi bisa dibeli agar mereka dicalonkan sebagai anggota legislatif (Nuryanti, 2005).

Berubahnya konstelasi politik dan ekonomi pasca-Soeharto membuat kekuasaan tersebar serta pengaruh politiknya terbatas. Akibatnya, upaya untuk mendapatkan kemudahan dan proteksi politik dalam berbisnis makin rumit dan berbiaya tinggi. Semakin banyak kelompok politik yang harus didekati dan disuap, sehingga biaya transaksi malah melampaui keuntungan dari rente.

Kroni kapitalis
Setumpuk penelitian secara empiris dan komparatif menunjukkan bahwa para taipan di negara berkembang yang berpolitik adalah kroni kapitalis, bukan wirausaha sejati. Pengusaha ini menikmati rente dari penguasa dengan memberikan imbalan finansial serta dukungan politik.

Penelitian Mushtag Khan (1999) di India, Pakistan, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan mengurai hubungan mesra penguasa dan pengusaha dalam mengejar rente ekonomi untuk membangun kelompok politico-business. Yoshihara Kunio (1990) menyebut kapitalis yang berkembang di Asia Tenggara sebagai kapitalis semu (ersatz capitalist), yaitu pengusaha yang tumbuh karena bergandeng mesra dengan rezim. Pengusaha semu ini membangun bisnis dengan memperoleh kemudahan (privilese) dan proteksi politik.

Di Thailand sendiri, Pasuk Phongphaichit dan Chris Baker (2004) membedah sejarah perkembangan bisnis Shin Corporation. Thaksin memulai bisnis sebagai mantan perwira polisi yang memasok peralatan komputer dan ATK bagi institusi polisi. Pada awal 1990-an, dia mendapat konsesi cable TV, telekomunikasi (paging, telepon seluler, card-phone), satelit, dan datanet sebesar 1,3 miliar baht.

Di Negeri Abang Sam pun sama. Kevin Phillips membedah Dinasti Bush yang dibangun dari fondasi bisnis finansial, perminyakan, dan industri militer. Prescott Bush, kakek Presiden Bush, adalah pengusaha yang menjadi senator dari Connecticut dan teman main golf favorit Presiden Eisenhower. Dari relasi bisnis-politik ini, dinasti Bush berkembang (Phillips, 2004).

Di Korea Selatan, para chaebol membangun perusahaan multinasional mereka dengan sokongan penuh dari rezim yang berkuasa saat itu (Kang, 2002). Mereka menjalin hubungan mesra (cozy relationship) dengan penguasa untuk memperoleh konsesi dan lisensi (Jungsoo Park, 2004). Di Filipina, pengusaha menguasai ranah politik dan bisnis yang dibangun dengan cara yang sama. Istilahnya booty capitalism (Hunchcroft, 1998).

Bagaimana di Indonesia? Riset yang dilakukan Yoshihara Kunio (1990), Richard Hefner (1998), serta Robison dan Hadiz (2004) mengkonfirmasikan pola di atas. Pengusaha adalah pemburu rente dari hasil selingkuh kepentingan dengan penguasa. Celakanya, kelompok bisnis inilah yang tertarik untuk berpolitik.

Bahaya dwifungsi
Dwifungsi ABRI sudah dihapuskan, tapi dwifungsi pengusaha-penguasa justru menjamur. Dwifungsi tentu mempunyai dampak negatif. Tanpa bermaksud menggeneralisasi sisi negatif, pengalaman empiris di Asia Tenggara menunjukkan bahwa kemungkinan tabiat koruptif dari dwifungsi justru makin membesar.

Motivasi utama taipan berpolitik umumnya guna mempertahankan kepentingan bisnisnya (Harris, 2003). Motivasi ini jelas bukan untuk mengabdi. Pengalaman menunjukkan bahwa kelompok politico-business ini paling tidak loyal. Walaupun penguasa berganti, apa pun jenis rezimnya, politico-business berusaha menjadi sekutu penguasa (Case, 2002).

Pengalaman di Thailand menunjukkan, walau rezim sipil diganti oleh rezim militer, pengusaha akan menyesuaikan diri. Begitu pula di Filipina, pengusaha kroni Marcos, setelah People Power, yang pertama kali berpindah perahu masuk ke institusi publik seperti kongres dan eksekutif serta menyandera institusi tersebut (state captured).

Kedua, dengan kemampuan finansialnya, politico-business dengan mudah mendominasi proses politik. Thaksin dan Berlusconi, dengan dukungan jaringan media, membuat propaganda untuk kampanye pribadi. Thaksin bahkan berusaha mengontrol pemberitaan media--sesuatu yang fatal bagi demokrasi.

Belum lagi selingkuh kepentingan. Sebagai pemburu rente, pengusaha berupaya memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, kebijakan publik, lisensi bisnis, kredit, bahkan monopoli. Sementara itu, sebagai pejabat publik, pengusaha memiliki wewenang atas kebijakan publik, lisensi, dan kontrak proyek pemerintah. Bahaya jika terjadi split personality: kebijakan dan sumber daya publik dinikmati oleh kelompok bisnisnya.

Dalam kondisi ketika perilaku belum dapat memisahkan kepentingan privat dan publik, penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi. Ditambah lemahnya aturan main dan tidak konsistennya penegakan hukum di Indonesia, dampak negatif kepribadian ganda penguasa-pengusaha mudah dihindari. Lebih arif jika dwifungsi ditiadakan.

Luky Djani, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch

Tulisan ini disalin dari Koran Tempo, 19 November 2005