Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan memastikan tidak ada anggotanya di Komisi XI DPR yang melakukan perbuatan korupsi berupa suap dalam pembahasan tiga RUU menyangkut BI tersebut.

”Saya sudah panggil semua anggota Komisi XI, saya tanya satu-satu, apakah benar ada yang tersangkut suap seperti mencuat dalam kabar itu? Tidak ada,” kata Taufik di Jakarta, Jumat (17/12).

Penjelasan tersebut menjawab pertanyaan mengenai isu suap sebesar Rp 100 miliar yang merebak dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, RUU Mata Uang, dan RUU Transfer Dana.

Sempat beredar nama anggota F-PAN berinisial MH tersangkut dalam persoalan itu. Namun, Taufik mengatakan, justru yang mengungkap kabar tersebut adalah anggota F-PAN, Laurens Bahang Dama.

”Kalau kita tersangkut, mana mungkin kita sendiri yang buka. Kami tegaskan, kalau memang ada anggota fraksi berbuat semacam itu, kami akan langsung pecat,” ujar Taufik.

Di tempat terpisah, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menyatakan, BI tidak pernah melakukan atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Selain itu, tidak pernah ada pembicaraan soal uang.

”BI sebenarnya bukan pihak,” kata Darmin.

Ia mengakui, persoalan dugaan suap itu sebenarnya juga dibicarakan dalam pertemuan BI dengan Komisi XI DPR.

Pembicaraan juga melibatkan pihak Ikatan Pegawai BI yang mengungkap dugaan suap itu dan anggota Komisi XI DPR yang disebut-sebut terlibat.

”Mereka saling memaafkan. Inilah kalau hal-hal dilebarkan, jadi masalah. Kalau masalah sudah selesai, ya sudah,” katanya.

Meski Gubernur BI telah menyatakan soal dugaan suap telah selesai, persoalan tersebut sempat mencuat kembali dalam rapat kerja BI dan Komisi XI DPR, Rabu.

BI, lanjut Darmin, diminta bisa memberikan klarifikasi bahwa dugaan suap itu tidak ada. Komisi XI meminta BI menyiapkan surat penjelasan tersebut. Menurut Darmin, saat ini surat itu dalam tahap finalisasi.

”Kami buat penjelasan bahwa BI tidak pernah meminta atau menyuruh orang. BI tidak menyinggung siapa-siapa,” ujar Darmin Nasution

Salah satu RUU yang disebut- sebut memunculkan dugaan suap dalam pembahasannya adalah RUU OJK. Dipastikan, RUU itu tidak bisa diselesaikan tahun ini. Pihak pemerintah dan DPR belum menyepakati soal struktur dan penentuan anggota Dewan Komisioner OJK.

Kemarin, ketika ditanya tentang OJK, Darmin malah menjawab, ”Saya tidak tahu kelanjutannya. Kita tidak diajak bicara soal itu.” (IDR)

Sumber: Kompas, 18 Desember 2010