Bupati Brebes H Indra Kusuma Ssos mengemukakan, dirinya siap dimintai keterangan tentang dugaan mark up pengadaan buku Balai Pustaka (BP) senilai Rp 20 miliar.

Meskipun demikian, keinginan sejumlah LSM di Brebes untuk pergi ke Jakarta meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk secepatnya mengeluarkan izin pemeriksaan tetap perlu. Izin tersebut sangat perlu untuk pengusutan.

Kalau memang ada dugaan mark up dalam pengadaan buku BP, saya akan selalu siap dimintai keterangan. Yang jelas, saya ingin membangun kabupaten ini bebas dari KKN, ujar Indra Kusuma di ruang kerjanya, Jumat (25/2) kemarin.

Menurut penuturannya, masalah pengadaan buku BP tersebut memang harus secepatnya diselesaikan karena akan menyangkut banyak kepentingan.

Di samping akan merugikan para pendidik dan siswanya, juga akan membuat tidak tenang para pencetus pengadaan buku BP.

Semoga saja masalah ini segera selesai dan tidak berlarut-larut sehingga duduk persoalannya jelas, katanya.

Polda
Indra mengungkapkan, saat ini semua berkas perkara telah diserahkan ke Polda Jateng. Sementara itu, pengadaan buku BP yang menimbulkan masalah tidak hanya terjadi di Kabupaten Brebes. Namun, sejumlah kabupaten di Jateng juga mengalami hal serupa.

Seperti diberitakan Suara Merdeka, Kamis (24/2) lalu, terkait dengan adanya dugaan tindak korupsi pengadaan buku tersebut, Ketua Forum Masyarakat Brebes (FMB) H Fuad Hasan meminta Polda Jateng secepatnya melanjutkan proses hukum kasus tersebut.

Polda saat ini sedang menyelidiki kasus pengadaan buku itu. Sejumlah pejabat Pemkab sudah dimintai keterangan polisi di Semarang. Bahkan, kabar terakhir Polda sudah mengajukan surat permohonan untuk memeriksa Bupati Brebes H Indra Kusuma SSos.

Menurut pandangan Fuad, masyarakat Brebes sudah menunggu hasil tindak lanjut pengusutan.

Fuad berharap, apabila proses penyelidikan yang dilakukan Polda sudah cukup, supaya ditingkatkan menjadi penyidikan. Ini sangat penting agar persoalan ini tidak digantung.

Berkaitan dengan proses izin dari Presiden atas pemeriksaan Bupati, Fuad berencana mengirimkan ratusan orang ke Jakarta untuk mendesak Presiden SBY memberikan surat izin pemeriksaan.

Atas rencana itu, dia mengaku sudah menggalang massa dan menyiapkan dua bus untuk nglurug ke Istana.

Selain itu, pihaknya dengan gabungan LSM se-Kabupaten Brebes akan datang ke Kejaksaan Agung dan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan masalah pengadaan buku yang melanggar prosedur lelang itu.

Jika hingga akhir bulan ini tidak ada kejelasan, kami akan datang ke Jakarta untuk mendesak Presiden SBY memberikan izin pemeriksaan, imbuhnya. (wn-34j)

Sumber: Suara Merdeka, 28 Februari 2005