Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung mempertanyakan proposal permintaan dana tambahan yang diajukan Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp 9 miliar untuk pelaksanaan pemilu presiden. Meski telah ada Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang dukungan dana APBD untuk pelaksanaan Pemilu 2004, KPU tidak bisa begitu saja mengajukan dana.

Demikian dikatakan Emi Klanawidjaja, anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Bandung, kepada wartawan, Selasa (22/6). Ya, walaupun ada Keppres itu, tapi dana darurat yang dimaksudkan mau diambil dari mana. Tentu dari APBD, dan itu perlu diperiksa juga oleh dewan (DPRD), tegasnya.

Seperti diketahui, KPU Kota Bandung telah mengajukan permintaan dana tambahan sebesar Rp 9 miliar. Meski demikian, sebetulnya masih tersedia dana Rp 2,3 miliar dari Rp 10 miliar yang telah dialokasikan dalam APBD 2004 untuk kepentingan pemilu legislatif dan pemilu presiden di tangan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Bandung. Dengan demikian, KPU meminta dana tambahan sebesar Rp 7 miliar.

Secara terpisah, Endrizal Nazar dari Fraksi Partai Keadilan menekankan perlu adanya pertanggungjawaban KPU atas penggunaan dana. Hingga kini KPU belum menyelesaikan laporan berkaitan penggunaan dana Rp 7,7 miliar dalam pemilu legislatif. Apakah sudah ada laporan ke panitia anggaran atau ke panitia musyawarah dan apakah itu betul-betul terpakai semua atau masih ada sisa? katanya.

Endrizal mengatakan, rincian alokasi dana untuk pemilu legislatif itu masuk akal. Namun, mengenai pengajuan tambahan dana, perlu ada evaluasi apakah semua yang dicantumkan dalam proposal sudah berjalan atau tidak.

Perlunya peninjauan untuk dana sosialisasi karena proses pemilu presiden tidak rumit seperti pemilu legislatif sehingga dana sosialisasi pun tidak perlu sebesar waktu pemilu legislatif. Sehari sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Bandung Jaja Sutardja mengatakan, permohonan dana tambahan hanya bisa dilakukan setelah KPU menyerahkan laporan ke BPM hari Senin (21/6). Sekretaris Daerah Kota Bandung Maman Suparman mengaku telah menerima proposal permintaan dana tambahan dari KPU sebesar Rp 9 miliar. (K12)

Sumber: Kompas, 23 Juni 2004