Semua instansi diminta membawa laporannya pada Jumat (22/7).

Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Sigit Pramono mengaku belum mengetahui bahwa perusahaannya belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dana tanggap darurat Aceh dan Nias. Padahal laporan itu seharusnya sudah diserahkan pada Kamis (14/7). Saya belum terinformasi, tapi nanti saya cek, kata dia kepada Tempo di Jakarta kemarin.

Tabrani, Deputi Satu Bidang Penanggulangan Bencana Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi kemarin mengatakan, masih 62 perusahaan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) yang belum menyerahkan laporan, di antaranya PT BNI, PT Bank Mandiri, PT PLN, PB Migas, TVRI, Perusahaan Film Negara, dan Elnusa.

Hingga kemarin, menurut dia, baru 22 perusahaan yang menyerahkan laporan dari puluhan BUMN. Sebelumnya, dia menjelaskan, ada 113 BUMN/BUMD yang diwajibkan menyerahkan laporan pengelolaan dana tanggap darurat Aceh-Nias pascatsunami dan gempa bumi. Namun, baru 20 BUMN yang menyerahkan sesuai dengan tenggat, Kamis (14/7),(Koran Tempo, 16/7).

Sigit tidak menjelaskan alasan kenapa BNI terlambat menyerahkan laporan. Dia kembali mengatakan akan mengecek dulu.

Pernyataan berbeda disampaikan sekretaris perusahaan Bank Mandiri, Ekoputro Adijayanto. Dia membantah kalau perusahaannya dikatakan belum menyerahkan laporan. Dari sisi administratif, kami yakin telah laporkan dan dikoordinasikan dengan Bakornas Aceh, ujarnya di Jakarta kemarin.

Ekoputro menjelaskan, laporan diserahkan sesuai dengan tenggat. Dirinya mengaku paham laporan itu akan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan sehingga manajemen Bank Mandiri sungguh-sungguh mengerjakannya. Tidak ada kendala dari Bank Mandiri untuk menyelesaikan laporan itu, katanya.

Menurut Ekoputro, dana bantuan yang terkumpul dari nasabah lebih dari Rp 12 miliar. Dana sebanyak itu sudah digunakan untuk lebih dari 20 kegiatan membantu masyarakat Aceh. Di antaranya membangun rumah baca dan rumah sakit.

Setelah dana dikumpulkan, kata Ekoputro, Bank Mandiri mengajak satu yayasan bekerja sama mengkaji bentuk bantuan yang tepat guna bagi Aceh. Pengerjaan di lapangan dilakukan yayasan itu dengan berkoordinasi dengan Bank Mandiri Cabang Aceh.

Bagaimana dengan laporan pengelolaan dari Departemen? Tabrani menjelaskan, ada delapan departemen yang belum menyerahkan laporan, yakni Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, dan Kementerian Negara BUMN.

Tabrani meminta semua instansi membawa laporannya pada Jumat (22/7) ke kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Bersamaan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bersama Badan Koordinasi Nasional akan memasyarakatkan format laporan agar sesuai dengan format laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tabrani menjelaskan, hingga kemarin, dana yang terkumpul di pos-pos pemerintahan dan telah dilaporkan ke Badan Koordinasi Nasional sebanyak Rp 171 miliar. RR ARIYANI | AMI AFRIATNI

Sumber: Koran Tempo, 21 Juli 2005