Departemen Pendidikan Nasional mengajukan dua skenario penyaluran Bantuan Operasional Sekolah buku kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Skenario pertama adalah penyaluran bantuan untuk 12 provinsi, ujar Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Suyanto dalam rapat kerja bersama komisi pendidikan di DPR kemarin.

Calon penerima bantuan itu di antaranya Aceh, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah dan Barat, Sulawesi Barat, serta Maluku. Di provinsi-provinsi itu terdapat 5,2 juta siswa sekolah dasar dan 1,7 juta siswa sekolah menengah pertama. Alasannya, indeks hasil ujian nasional rendah dan angka kemiskinannya tinggi.

Siswa SD akan mendapat bantuan untuk buku matematika, sains, dan bahasa Indonesia. Untuk siswa SMP, disediakan buku bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Departemen Pendidikan Nasional mengasumsikan buku matematika untuk SD sekitar Rp 45.430, sains Rp 34.100, dan bahasa Indonesia Rp 40.470. Untuk SMP, matematika Rp 56.320, bahasa Indonesia Rp 44. 880, dan bahasa Inggris Rp 38.800. Bantuan untuk 12 provinsi sekitar Rp 880 miliar.

Skenario kedua adalah menyalurkan bantuan untuk semua provinsi. Penerima bantuan di 33 provinsi tercatat 29,5 juta siswa SD dan 10,5 juta siswa SMP dengan kebutuhan anggaran Rp 1,66 triliun.

Kami serahkan kepada DPR mana yang lebih adil, ujarnya.

Komisi X Bidang Pendidikan DPR belum menjatuhkan pilihan. Lima anggota DPR setuju memberikan bantuan untuk 12 provinsi. Wayan Koster dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan setuju membantu 12 provinsi karena buku itu harus cepat dan mudah dijangkau siswa. Waktunya sudah mepet, tahun ajaran baru sudah dekat, kata Wayan. Anita Yacoba Liakobagah dari Fraksi Demokrat setuju 12 provinsi karena Departemen Pendidikan Nasional menggunakan alasan indeks kemiskinan.

Anggota Dewan yang memilih memberi bantuan untuk 33 provinsi di antaranya Anwar Datuk Rajo Perak dari Fraksi Bintang Reformasi. Jangan ingkari kesepakatan tentang bantuan operasional buku untuk semua, kata Anwar. Adapun Elviana dari PDIP memprotes harga yang diasumsikan Departemen Pendidikan Nasional yang dinilainya terlalu tinggi dibanding rata-rata harga buku terbitan Ikatan Penerbit Indonesia, yang harganya sekitar Rp 20-30 ribu. Rini Kustiani

Sumber: Koran Tempo, 13 Juni 2006