Antikorupsi.org, Jakarta, 31 Maret 2016 – Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan bahwa korupsi marak terjadi disebabkan diantaranya oleh Partai Politik dan Bisnis.

“Sumber utama korupsi adalah Partai Politik dan Bisnis. Dua-duanya busuk,” kata Busyro dalam diskusi ‘Mahar Politik dan Deparpolisasi’ di Aula KH. Ahmad Dahlan PP Muhammadiyah, Jakarta, 31 Maret 2016.

Busyro mengatakan, keduanya memiliki kebiasaan buruk, yakni memaksa Kepala Daerah sebagai sumber uang untuk membayar mahar. “Siapa yang memiliki tradisi jadikan Kepala Daerah mesin ATM? Partai Politik. Di baliknya pengusaha,” kata mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Mahar atas pencalonan dinilai Busyro menjadi sesuatu yang membahayakan. “Apa arti mahar? Artinya Presiden, Kepala Daerah, sudah menyatakan lehernya untuk dipotong. Kepada siapa? Kepada yang mengusung,” tambah dia lagi.

Busyro lalu menyinggung soal pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Faktor politik oligarki dan politik dinasti membuat proses Pilkada tercoreng. Faktor tersebut membuat pencalonan melalui Partai Politik membuka dua kemungkinan, yakni melalui kekayaan berlebih yang dimiliki, dan melalui jalur ‘darah biru’.

“Dua-duanya virus pembunuh demokrasi.”

Hal-hal untuk mengatasi itu seperti etika politik, seharusnya dibawa oleh Partai Politik. Sayangnya, Partai Politik saat ini tengah bermasalah. Permasalahan ini lalu menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Selain Busyro, diskusi tersebut juga dihadiri oleh Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Anggota Pusat Belajar Anti Korupsi Dompet Dhuafa Ridwan Affan, dan Advokat Saor Siagian.

(Egi)