Setelah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi dana jatah hidup dan biaya hidup (jadup/bedup) milik warga pengungsi Poso, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) dijadwalkan Selasa (28/12) ini mulai memeriksa Drs Asikin Suyuti MSi, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Sulteng, yang kini juga menjadi penjabat Bupati Poso.

Ia ditugaskan mempersiapkan pemilihan langsung Bupati Poso 2005-3000 pasca-Muin Pusadan yang telah berakhir masa jabatannya.

Pemeriksaan Asikin menyusul adanya pengakuan dari sejumlah tersangka (yang sedang diperiksa Polda Sulteng) menyebutkan Asikin telah menerima sekitar Rp 70 juta dana jadup/bedup pengungsi Poso untuk tahun penyaluran 2004.

Atas pengakuan tersebut, kami akan memeriksa Asikin untuk mengecek kebenaran dari pengakuan tersebut, tandas Kapolda Sulteng Brigjen Pol Aryanto Sutadi yang ditanya Pembaruan, Senin (27/12) di Palu.

Selain Asikin, kata Kapolda Aryanto, Kapolres Poso AKBP Abdi Dharma juga akan diperiksa karena menurut pengakuan salah satu dari tersangka, Abdi ikut menerima sekitar Rp 30 juta dana jadup/bedup Poso tahun anggaran 2004 ini.

Pokoknya semua kita akan buktinya kebenarannya, dan jika benar ada penyimpangan siapa pun orangnya akan kita tindak sesuai hukum yang berlaku, ujar Aryanto lagi.

Dalam kasus ini sejumlah orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Kadis Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Anwar Ahmad Ali, juru bayar dana jadup/bedup yang juga pegawai Dinkesos Poso, Elvis serta Lurah Sayo, Poso Kota, Yakob serta Ahmad Laparigi dan Andi Makassau, keduanya sebagai penyalur jadub/ bedup para pengungsi di Poso Pesisir dan Poso Kota.

Kasus korupsi dana jadup/bedup yang tengah diusut Polda Sulteng merupakan dana jadup/bedup tahun penyaluran 2004.

Sesuai data yang diperoleh polisi, pemerintah pusat hingga Agustus 2004, telah mengalokasikan sekitar Rp 2,2 miliar dana jadup/bedup untuk warga pengungsi Poso. (128)

Sumber: Suara Pembaruan, 28 Desember 2004