Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-5-20
POKOK BERITA:
“Survei Tingkat Kepuasan Publik, KPK dan TNI Peroleh Angka Tertinggi”
Kompas, Selasa, 19 Mei
Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis survei evaluasi publik mengenai kinerja institusi demokrasi, pasca-17 tahun reformasi berjalan. Hasil survei memperlihatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), adalah lembaga yang paling tinggi meraih level kepuasan publik.
“Tunggu Kasusnya Dihentikan, Bambang Widjojanto Cabut Sementara Gugatan Praperadilan”
Kompas, Rabu, 20 Mei
Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, mencabut sementara gugatan praperadilan yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Bambang, Dadang Trisasongko, mengatakan bahwa pihaknya menunggu iktikad Badan Reserse Kriminal Polri untuk menghentikan kasus yang menjerat Bambang.
“Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan Ditetapkan Jadi Buronan Kejaksaan”
Kompas, Rabu, 20 Mei
Kejaksaan Negeri Bengkulu akhirnya menetapkan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan sebagai buronan dalam perkara dugaan kasus korupsi Bansos 2012 dan 2013 yang merugikan Negara sebesar Rp 11,4 miliar.
“Mantan Penasihat KPK Anggap Jokowi Tidak Fokus Bentuk Pansel KPK”
Kompas, Rabu, 20 Mei
Mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, berharap Presiden Joko Widodo segera membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK periode 2015-2019. Ia menilai Presiden terlalu sibuk dengan masalah lain sehingga tidak fokus membentuk pansel itu.
“Kasus Siti Fadilah Supari, KPK periksa bos PT Sulaksanan Watimsa”
Merdeka, Rabu, 20 Mei
KPK kembali mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan I tahun anggaran 2007 yang menjerat bekas Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari (SFS) sebagai tersangka.
Informasi pada pukul 17:30 WIB, 20 Mei 2015