Buletin Anti-Korupsi: Update 3-2-2016

POKOK BERITA:


ICW: Kami Mendorong Presiden Menolak Revisi UU KPK

http://news.detik.com/berita/3133349/icw-kami-mendorong-presiden-menolak-revisi-uu-kpk - Detik, Rabu, 3 Februari 2016

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai revisi UU KPK terlalu terburu-buru. DPR disebut seharusnya memberi waktu untuk para pemimpin KPK yang baru untuk beradaptasi dengan sistem KPK.


Sikap Sejumlah Partai Dipertanyakan

http://print.kompas.com/baca/2016/02/03/Sikap-Sejumlah-Partai-Dipertanyakan

Kompas, Rabu, 3 Februari 2016

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan wajah partai politik yang sesungguhnya. Sejumlah partai berubah pandangan seiring dengan perubahan posisi mereka di pemerintahan.


Kejaksaan Tarik Surat Dakwaan Novel dari Pengadilan

http://m.news.viva.co.id/news/read/731459-kejaksaan-tarik-surat-dakwaan-novel-dari-pengadilanViva News, Rabu, 3 Februari 2016

Kejaksaan resmi menarik surat dakwaan Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dituding melakukan tindak penganiayaan dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyampaikan terima kasih atas langkah Kejaksaan tersebut.

Menteri Basuki Diminta tak Cuci Tangan Kasus Korupsi Damayanti
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/02/03/o1y6ft394-menteri-basuki-diminta-tak-cuci-tangan-kasus-korupsi-damayanti - Republika, Rabu, 3 Februari 2016

Komisi III DPR RI meminta agar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, tidak cuci tangan dalam kasus korupsi yang menimpa anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman, mengatakan Menteri PUPR harus bertanggung jawab atas kemelut yang terjadi karena ulah bawahannya.


Informasi pada pukul 17:30 WIB

BAGIKAN

Sahabat ICW_Pendidikan