Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-9-15

POKOK BERITA:

Nama-nama Anggota DPR Akan Dibeberkan

http://print.kompas.com/baca/2015/09/15/Nama-nama-Anggota-DPR-Akan-Dibeberkan

Kompas, Selasa, 15 September 2015

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan, pihaknya akan membeberkan nama-nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terlibat dalam korupsi penyelenggaraan haji. Nama-nama itu akan diungkap saat pembuktian perkara berjalan.

Hampir Semua Anggota DPRD Sumut Diperiksa

http://print.kompas.com/baca/2015/09/15/Hampir-Semua-Anggota-DPRD-Sumut-Diperiksa

Kompas, Selasa, 15 September 2015

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa hampir semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara periode 2014-2019 dan sejumlah anggota DPRD periode sebelumnya (2009-2014) terkait dengan kasus dugaan suap pembatalan tiga kali upaya interpelasi kepada Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho.

“Jaksa Tahan Empat Tersangka Korupsi Bawaslu Jawa Timur”
http://koran.tempo.co/konten/2015/09/15/382740/Jaksa-Tahan-Empat-Tersangka-Korupsi-Bawaslu-Jawa-Timur Tempo, Selasa, 15 September 2015

Empat orang tersangka kasus dugaan korupsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur ditahan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya. Penahanan ini dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas tahap kedua kepada kejaksaan, kemarin.


KPK Tolak Pelemahan lewat Revisi KUHP

Media Indonesia, Selasa, 15 September 2015

Komisi Pemberantasan Korupsi tegas menolak upaya pelemahan melalui masuknya delik tindak pidana korupsi (tipikor) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sedang dibahas DPR RI. Pasalnya, hal itu bisa menghapus seluruh kewenangan lex specialist yang dimiliki KPK dan menjadikan pidana korupsi sebagai pidana umum.


ICW: Pejabat Jadi Aktor Utama Korupsi di Awal Semester 2015

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150914124016-12-78554/icw-pejabat-jadi-aktor-utama-korupsi-di-awal-semester-2015/ - CNN, Senin, 14 September 2015

Indonesia Corruption Watch menemukan pejabat kementerian atau pemerintah daerah menjadi aktor yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi.


Semester Pertama 2015, Kasus Korupsi Terbanyak Ada di Sumut dan NTT”

http://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/15523461/Semester.Pertama.2015.Kasus.Korupsi.Terbanyak.Ada.di.Sumut.dan.NTT – Kompas, Senin, 14 September 2015

Provinsi Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus korupsi terbanyak dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch pada Januari-Juni 2015 terhadap kasus korupsi daerah yang ditangani oleh penegak hukum, di dua daerah itu masing-masing terdapat 24 kasus korupsi.

Informasi pada pukul 17:30 WIB, 15 September 2015

 

BAGIKAN

Sahabat ICW_Pendidikan