Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-11-16

POKOK BERITA:


Pertamina Serahkan Audit Petral ke KPK

http://koran.tempo.co/konten/2015/11/16/387393/Pertamina-Serahkan-Audit-Petral-ke-KPK - Tempo, Senin, 16 November 2015

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina (Persero), Wisnuntoro, akan mengirimkan hasil audit terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ini. Langkah ini diambil setelah KPK meminta Pertamina menyerahkan hasil audit forensik oleh KordaMentha tersebut.


KPK Terus Kembangkan Kasus Suap di Sumut

http://print.kompas.com/baca/2015/11/14/KPK-Terus-Kembangkan-Kasus-Suap-di-Sumut

Kompas, Sabtu14 November 2015

Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus mengembangkan kasus suap yang diduga diterima puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, serta pembatalan interpelasi terhadap Gubernur Sumut (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho. Pengembangan dilakukan untuk mencari tersangka baru dalam kasus tersebut.

Kualitas Calon Hakim Ad Hoc Mengecewakan

Media Indonesia, Sabtu, 14 November 2015

Mahkamah Agung (MA) baru saja merampungkan seleksi wawancara terhadap 58 calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor). Sayangnya, tidak satu pun calon yang layak dipilih karena rendahnya mutu wawancara, baik pertanyaan pewawancara maupun jawaban para calon hakim.

"Tiga Lembaga Penegak Hukum Bersaing Berantas Korupsi"
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/699526-tiga-lembaga-penegak-hukum-bersaing-berantas-korupsi – Viva NewsMinggu15 November 2015

Tiga lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan, kini bersaing dalam memberantas korupsi. Masing-masing lembaga ini tampak sedang menunjukkan kinerja terbaiknya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi.


Penyidikan Korupsi KONI Masuk Enam Bulan”

http://jogja.tribunnews.com/2015/11/16/penyidikan-korupsi-koni-masuk-enam-bulan

Tribun, Senin, 16 November 2015

Penyidikan kasus dugaan korupsi KONI Yogyakarta masih tersendat. Menginjak enam bulan penyidikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta belum mampu merampungkan kasus yang diduga merugikan negara Rp900 juta ini.

Informasi pada pukul 17:30 WIB, 16 November 2015

BAGIKAN

Sahabat ICW_Pendidikan