Buletin Anti-Korupsi: Update 17-10-2016
POKOK BERITA:
“KPK Sisir Peran Bupati”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Senin, 17 Oktober 2016
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera memanggil Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad, menyusul terungkapnya kasus dugaan suap di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kebumen. KPK menilai Yahya, sebagai pengguna anggaran, bertanggung jawab atas proses penganggaran dinas tersebut.
“Korupsi Ancam Pendidikan”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Senin, 17 Oktober 2016
Penangkapan Ketua Komisi A DPRD Kebumen, Jawa Tengah, Yudhi Tri Hartanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memberi peringatan bahaya korupsi di sektor pendidikan. Korupsi sejenis yang diduga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia bisa menurunkan daya saing anak bangsa. KPK menetapkan Ketua Komisi A DPRD Kebumen dan PNS Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari pengusaha untuk meloloskan anggaran Rp4,8 miliar bagi Dinas Pendidikan Kebumen di APBD Perubahan 2016.
“KPK Ajak Dunia Usaha Cegah Korupsi Korporasi”
http://mediaindonesia.com/
KPK menginginkan ada aksi kolaboratif antara pelaku usaha, pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah korupsi di korporasi. Pelaku usaha akan menjadi ujung tombak upaya itu mengingat 80% korupsi di Indonesia melibatkan dunia usaha.
“Ganjar Siap Bantu KPK Bongkar Korupsi KTP-E”
http://mediaindonesia.com/
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku akan membantu untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. Ganjar ialah anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004-2009 dan 2009-2013 yang merupakan mitra Kemendagri dalam membuat KTP-E.
“KPK: Korupsi dan Suap Jadi Lingkaran Setan yang Tak Habis”
https://nasional.tempo.co/
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata, menyebutkan korupsi dan suap yang dilakukan sektor swasta mencapai 80 persen. Dari angka itu, 90 persen korupsi di daerah dilakukan dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Menurut Marwata, korupsi dan suap yang terjadi karena swasta atau pengusaha kerap dipersulit. Sedangkan birokrat menerima suap karena merasa gajinya tidak cukup.
BAGIKAN
