Beberapa fraksi menolak terima uang.

Badan Pemeriksa Keuangan akan meminta pertanggungjawaban dan mengaudit penggunaan dana reses Dewan Perwakilan Rakyat yang berjumlah Rp 51,5 juta per anggota per masa reses. Setahun mereka menerima dana itu empat kali. Harus ada pertanggungjawabannya karena sekarang berbeda dengan dulu, kata Ketua BPK Anwar Nasution kemarin.

Menurut Anwar, adanya pos dana untuk reses itu wajar karena para wakil rakyat perlu menemui konstituennya dan mendengarkan aspirasi dari mereka. Ia mengatakan pemerintah harus menentukan kriteria pertanggungjawaban dana itu dan menekan anggota DPR agar membuat pertanggungjawaban. Berdasarkan kriteria itulah BPK nantinya akan mengaudit pertanggungjawaban setiap anggota DPR.

Meski uang reses itu kini sudah dibagikan ke 300 lebih anggota DPR, Badan Urusan Rumah Tangga DPR belum memiliki mekanisme yang jelas tentang pertanggungjawabannya. Kami meminta masukan dari berbagai pihak bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dana itu, ujar Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roestanto Wahidi Dirdjojuwono di ruang kerjanya kemarin. Masa reses sudah dimulai Senin lalu. Hal yang sama dikatakan oleh Sekretaris Jenderal DPR Faisal Djamal. Kami masih mendiskusikannya dengan Departemen Keuangan, katanya kemarin.

Ketua Badan Kehormatan DPR Slamet Effendy Yusuf mengusulkan kegiatan anggota DPR di masa reses bisa dipantau masyarakat dan transparan. Badan Kehormatan, kata Slamet, akan menindak setiap anggota DPR yang nakal dalam penggunaan dana reses ini.

Soal inilah yang membuat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan belum mau menerima dana itu. Mekanisme pertanggungjawabannya belum jelas, kata Ketua Fraksi PPP Endin Soefihara kemarin. Ia juga meminta anggota fraksinya yang telah mengambil dana itu mengembalikannya.

Imbauan yang sama datang dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Kalau nggak jelas, nggak usah. Tidak akan kami terima, kata Tjahjo di Solo kemarin. Uang itu kan uang rakyat, maka harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dikhianati amanat rakyat, apalagi sekarang banyak bencana.

Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional, Alvin Lie, mengaku partainya sudah punya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Ia pun telah menandatangani surat pernyataan bahwa dana itu memang digunakan untuk bertemu dengan konstituen. Kalau nggak buat dimakan sendiri, ngapain takut? katanya. AGUS SUPRIYANTO | RADEN RACHMADI | AGUSLIA HIDAYAH | IMRON ROSYID

Sumber: Koran Tempo, 27 Juli 2006