Keanggotaan dan komposisi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat harus dirombak total. Selain untuk menghilangkan konflik, perombakan total juga dibutuhkan agar format BK DPR sama dengan format ideal alat kelengkapan DPR, yaitu terdiri dari semua perwakilan fraksi.

Demikian disampaikan Ronald Rofiandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) serta Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia, Minggu (28/11) di Jakarta. Senin ini pimpinan DPR dan pimpinan fraksi akan mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik di BK DPR. Konflik itu membuat BK DPR belum dapat mengambil keputusan terhadap puluhan aduan yang mereka terima.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Tjahjo Kumolo menuturkan, dalam pertemuan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, Kamis lalu, pimpinan fraksi akan menarik dan mengganti anggotanya di BK DPR. Langkah itu harus selesai paling lambat Senin ini.

”Saya berharap semua fraksi di DPR bersedia dan tidak perlu malu mengganti anggotanya di BK DPR. Hanya dengan cara ini BK dapat bebas dari konflik dan memulai langkah baru. Jika hanya sebagian anggota yang diganti, potensi konflik masih ada,” tutur Ray.

Selain itu, imbuh Ronald, komposisi keanggotaan BK juga harus diperbarui dengan memasukkan perwakilan dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dari sembilan fraksi, saat ini tujuh fraksi memiliki wakil di BK DPR.

Tiadanya wakil dari Gerindra dan Hanura membuat dua fraksi itu menyatakan tidak terikat dengan BK DPR. ”Bagaimana kami harus terikat jika tidak tahu dinamika di BK DPR. Padahal, Tata Tertib DPR menyatakan, BK terdiri dari perwakilan fraksi,” papar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Setelah keanggotaan dan komposisi di BK DPR dirombak total dengan memasukkan wakil dari Partai Gerindra dan Hanura, lanjut Ronald, BK DPR harus bekerja mengusut semua laporan yang mereka terima.

”Laporan dugaan pelanggaran etika oleh delapan anggota BK DPR saat kunjungan kerja ke Yunani akhir Oktober lalu harus juga segera diusut juga hingga tuntas. Klarifikasi anggota BK itu harus diberikan dalam sidang BK DPR,” kata Ronald. (NWO)
Sumber: Kompas, 29 November 2010