Kepala Suku Dinas Perumahan Jakarta Timur Bindu P Hutapea membantah dugaan korupsi Rp 5,67 miliar seperti dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat Asy-Syakur ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Senin lalu. Proyek yang dilakukan di beberapa tempat, katanya, sudah sesuai surat perjanjian kontrak.

Bantahan itu disampaikan Hutapea, Selasa (8/3), didampingi Kepala Seksi Pengawasan Kusnan Haryadi, Kepala Pelaksanaan Pembangunan Chairul Syamsi, Kepala Seksi Perencanaan Managar Panjaitan, serta staf lelang Yuskar Pasaribu. Kalau memang sudah dilaporkan ke kejati, kami siap diperiksa, ujar Bindu.

Seperti diwartakan, LSM Asy-Syakur melaporkan dugaan korupsi oleh Kepala Sudin Perumahan Jaktim ke kejati dan oleh kejati akan dilimpahkan ke Kejari Jakarta Timur (Kompas, 8/3). Hutapea dilaporkan melakukan sejumlah penyimpangan proyek, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, selain proyek fiktif.

Menurut Hutapea, proyek peningkatan jalan lingkungan di RW 07 Cakung Barat yang dikerjakan PT Bendungan Menara Mas dengan nilai kontrak Rp 133,1 juta sudah sesuai dengan surat perjanjian nomor 010/1.712.3/SDP-JT/2004. Dalam daftar anggaran satuan kerja (DAS) yang disahkan gubernur, nilai investasi dianggarkan Rp 151,2 juta. Namun, setelah dikurangi lain-lain menjadi sesuai nilai kontrak.

Mengenai proyek pemeliharaan orang di RW 05 Kelurahan Pekayon, itu memang tidak ada dalam DAS, jadi tak dikerjakan. Yang ada adalah proyek peningkatan jalan orang di RW 07, 08, dan 10. Ada juga proyek pemeliharaan jalan di RW 06 Pekayon senilai Rp 50 juta.

Di RW 10 Pekayon dengan nilai kontrak Rp 79 juta, kontraktor PT Raksi Bentala Loka sudah benar mengerjakan lapisan aspal hotmix setebal tiga sentimeter. Jadi tak benar ada pengurangan kuantitas, ujar Bindu.

Secara terpisah, Asisten Ekonomi Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Timur Paimin Napitupulu mengatakan, pihaknya sudah mempelajari laporan LSM tersebut. Kalau ada indikasi memfitnah, kami akan melaporkannya kepada polisi, ujarnya. (IVV)

Sumber: Kompas, 9 Maret 2005