Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) dan Forum Aksi Guru Independen (FAGI) Kota Bandung melaporkan dugaan korupsi APBD 2004 senilai Rp 40,3 miliar di lingkungan Pemprov Jabar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/6). Sementara itu, Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Jabar Rene Riyadi menyatakan akan melihat dan mempelajari dulu laporan BIGS tersebut.

Dalam laporannya ke KPK, BIGS mensinyalir penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pemprov Jabar dengan modus penggelembungan nilai projek (mark up) sampai 40% atau kurang lebih Rp 40 miliar, dari nilai total projek sebesar Rp 100,6 miliar.

Menurut Direktur BIGS Dedi Haryadi didampingi Ketua FAGI Kota Bandung Agus Setia Mulyadi, dugaan penggelembungan nilai projek dilakukan dalam kegiatan pengadaan mobil ambulans, pemadam kebakaran, stoom walls, dump truck, backhoe dan mobil tangga untuk kota dan kabupaten se-Jawa Barat oleh Biro Perlengkapan.

Dari penelusuran anggaran yang kami lakukan, ada penggelembungan nilai projek yang nilainya cukup lumayan, sampai Rp 40,3 miliar, kata Dedi Haryadi dalam jumpa pers di Sekretariat BIGS Jln. Kidang Pananjung No. 5C Bandung, Kamis (9/6).

Dikatakan Dedi nilai kerugian negara akibat dugaan penyalahgunaan sebesar itu baru dari satu jenis kegiatan dari total 541 kegiatan yang menggunakan dana APBD 2004.

Penggelembungan nilai projek pengadaan sejumlah barang oleh Biro Perlengkapan, yakni pembelian 25 unit mobil ambulans tipe 115 ST empat roda dalam versi dokumen anggaran satuan kerja (DASK) Biro Perlengkapan harga per unit Rp 400 juta atau total harga pembelian Rp 10 miliar.

Berdasarkan penelusuran BIGS, harga per unit mobil ambulans tipe tersebut adalah Rp 300 juta sudah termasuk PPN 10%, ongkos kirim ke kabupaten dan kota serta normal return bagi rekanan sebesar 15-20%. Dari pembelian 25 unit mobil ambulans saja setidaknya terdapat selisih harga sampai Rp 2,5 miliar, kata Dedi.

Kemudian, pengadaan dua unit mobil pemadam kebakaran tipe Acrial Platform Snorkel model MSA 25 dan satu unit mobil pemadam kebakaran tipe Gyro Turn Table Ladder MLF 4-30R yang dalam versi DASK harga masing-masing per unit Rp 10 miliar. Ternyata dari penelusuran BIGS harganya hanya Rp 3,5 miliar/unit sehingga ada selisih harga Rp 19 miliar untuk pembelian tiga unit mobil pemadam kebakaran, ujar Dedi.

Sedangkan untuk pembelian enam unit mobil pemadam kebakaran tipe V.80.ASM versi DASK harga per unit Rp 1 miliar, namun versi BIGS Rp hanya 750 juta. Pembelian 25 unit stoom walls tipe Vibrating Roller 4 Ton SW-500 ie versi DASK Rp 689 juta/unit, namun versi BIGS Rp 450 juta/unit.

Data dari dalam
Menurut Dedi, data untuk melakukan penelusuran anggaran diperoleh BIGS dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2004 gubernur yang sudah disampaikan kepada DPRD Jabar belum lama ini, serta melalui berbagai cara seperti wawancara dan testimoni dengan sejumlah responden dan auditor termasuk mendapat pasokan data dari orang dalam birokrat yang pro perubahan.

Dedi berharap penelusuran BIGS dapat membantu pekerjaan fraksi-fraksi lain di DPRD dalam mengontrol pengelolaan APBD. Penelusuran yang kami lakukan juga merupakan tanggapan atas surat Gubernur Jabar yang mengharapkan umpan balik dari BIGS sebagai masukan dalam pengelolaan APBD, paparnya.

Sementara itu, Kabiro Perlengkapan Rene Riyadi yang dicegat saat hendak rapat kerja dengan Komisi A di tangga Gedung DPRD Jabar menyatakan, saat APBD 2004 disusun maupun realisasinya, pihaknya belum menjadi Kabiro Perlengkapan. Saya baru masuk akhir Desember 2004, katanya.

Dengan demikian, lanjut Rene, saat penyusunan LKPJ Gubernur untuk APBD 2004 pun pihaknya hanya menerima laporan tertulis dari realisasi APBD oleh bagian pengadaan. Kita lihat dulu ya. Soalnya kita tidak bisa memberikan informasi yang tidak realistis, tidak sesuai dengan laporan LKPJ. Untuk penjelasan lengkapnya nanti saja kalau ada Ibu Kokom dari bagian pengadaan, katanya.

Namun demikian, Rene menyatakan, kalau laporan ke KPK tersebut berimplikasi kepada penyelidikan dan penyidikan oleh KPK, pihaknya menyatakan siap untuk diperiksa kalau memang KPK mencari kebenaran informasi. (A-92)

Sumber: Pikiran Rakyat, 10 Juni 2005