Berikan Kuda ‘Troya’ ke KPK, Mosi Tidak Percaya Kepada Ruki

Puluhan Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan SAPU koruptor mendatangi Gedung KPK untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan KPK, khususnya Plt Pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki, dalam menjalankan fungsi KPK memberantas korupsi serta kekecewaan masyarakat karena KPK telah menyerah dalam penuntasan kasus Budi Gunawan (BG) yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Dalam aksi ini para masyarakat sipil yang tergabung dari berbagai jenis elemen masyarakat seperti LSM, mahasiswa, buruh, petani, kaum miskin kota, advokat, dan komunitas lainnya membawa sebuah Kuda Troya yang melambangkan penyusupan. Dalam Mitologi Yunani, kuda Troya merupakan simbol dari penyusupan yang dilakukan oleh pasukan Yunani ketika berperang melawan Troya. Hal ini dinilai cocok untuk menggambarkan keadaan KPK. Selain itu, terdapat karangan bunga yang bertuliskan "Turut berduka cita atas wafatnya KPK oleh Plt Pimpinan KPK" dan "Turut berduka cita atas wafatnya agenda pemberantasan korupsi Presiden Jokowi."  Selain itu ada juga aksi  teaterikal yang menceritakan KPK telah disusupi oleh kekuasaan Ruki dalam menyingkirkan mantan Pimpinan KPK Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW), serta gerakan pemberantasan korupsi yang digaungkan KPK.

Kuda Troya yang dibawa SAPU Koruptor ke KPK merupakan bentuk keberhasilan pimpinan KPK yang mencoba mengkonsolidasikan para koruptor terhadap agenda pemberantasan korupsi. Salah satunya kasus Budi Gunawan (BG) yang dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Ini menjadi sejarah buruk dalam agenda pemberantasan korupsi. Sejarahnya selama ini KPK tidak pernah menyerah dan kalah. Akan tetapi semenjak disusupi oleh Ruki dengan konsolidasi terstrukturnya, KPK langsung menyatakan kalah,” kata Koordinator Divisi Korupsi Poltik ICW Abdullah saat berorasi di depan aksi massa, Rabu (4/3/2015).

Dalam pelimpahan kasus BG belum ada jaminan bahwa kasus tersebut akan diselesaikan. Karena selama ini, track record Kejaksaan dan Kepolisian dalam menangani kasus besar yang dilimpahkan tidak diselesaikan. Karenanya, lanjutnya, masyarakat sipil anti korupsi menuntut agar KPK konsisten dalam memberantas korupsi.

“Karena Presiden terlihat sama sekali tidak komitmen dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai rezim Jokowi menjadi tameng pemerintahan para koruptor dan kemenanganya dalam melemahkan KPK,” tegasnya.

Selain ICW, perwakilan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Pusat, Lamen Hendra Saputra, menegaskan telah ada penyusup yang hendak menghancurkan KPK. Menurut dia, pelemahan ini akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Karena ketika KPK dilemahkan maka KPK akan sulit bekerja dalam memberantas korupsi yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.

“Jika dilemahkan maka kesejahteraan tidak akan tercapai. Ini langkah mundur dan kerusakan proses penegakan hukum di Indonesia,” ujar dia.

Sebelumnya, 85 organisasi masyarakat sipil anti korupsi dan SAPU koruptor telah bertemu oleh pimpinan KPK 17 Februari 2015 lalu dan menyatakan rasa kecewa karena melimpahkan kasus BG. Hal ini membuktikan Plt pimpinan KPK telah berpikir pragmatis, tidak independen, dan tidak berani menuntaskan kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian publik.

Selain itu, tidak diajukannya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan praperadilan pada kasus BG menunjukan tidak seriusnya pimpinan KPK saat mempertanggungjawabkan langkah-langkah pemberantasan korupsi.

Pada hari yang sama, aksi juga dilakukan di 26 kota di Indonesia, dengan tujuan yang sama yaitu tuntutan mosi tidak percaya pada Plt pimpinan KPK.

“Pimpinan KPK tidak menjelaskan secara terbuka langkah yang diambil dalam penanganan kasus yang disangkakan kepada Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW). Selain itu tidak adanya penjelasan mengenai arah pemberantasan korupsi KPK kepada publik 10 bulan ke depan,” papar salah satu orator.