Daniel Kaufmann, Direktur Global Programs World Bank Institute, mengungkapkan, setidaknya dalam empat tahun terakhir, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang disusun Transparency International, Indonesia berada dalam kelompok 10 negara terkorup di dunia. Padahal, berbagai upaya sudah dilakukan untuk memberantas korupsi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal, misalnya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahkan, bila pada masa lalu pejabat mustahil menjadi tersangka perkara korupsi, kini sejumlah bupati dan gubernur sudah menjadi tersangka, bahkan terpidana, perkara korupsi, ujar Daniel Kaufmann dalam wawancara di Jakarta, Sabtu (6/5).

Sebenarnya, kata Kaufmann, Indonesia melakukan banyak hal baik untuk mengontrol korupsi. Mendobrak hal-hal di masa lalu untuk menyelesaikan perkara korupsi. Kepemimpinan sekarang yang penuh integritas, tanpa skandal, adalah kredit yang baik bagi Indonesia. Namun, yang perlu ditingkatkan adalah transparansi dalam pemberantasan korupsi. Optimalkan peran media massa untuk mendorong pengawasan terhadap upaya pemberantasan korupsi, ujarnya.

Kualitas peraturan
Pada tahun 2002 Indonesia berada pada peringkat 16 terbawah dari 202 negara dalam hal mengontrol korupsi. Pada tahun 2004 Indonesia berada di urutan 40 terbawah dari 204 negara. Jadi sebenarnya tidak bisa dikatakan bahwa Indonesia tidak melakukan sesuatu karena Indonesia semakin baik dalam beberapa tahun ini, ujarnya.

Kaufmann juga menunjukkan indikator pemerintahan Indonesia tahun 1998-2004, yang terdiri dari kontrol korupsi, aturan hukum, kualitas peraturan perundangan, efektivitas pemerintahan, stabilitas politik, dan akuntabilitas, sudah mengalami peningkatan. Yang kurang adalah peraturan perundangan yang menurun dan stabilitas politik yang cenderung statis, ujarnya.

Indonesia dapat melanjutkan perbaikan. Memang butuh waktu, proses, tidak akan serta-merta. Finlandia, Selandia Baru, adalah yang terbaik dalam kontrol korupsi. Tetapi jangan bicarakan itu dulu. Yang penting, upaya ke arah itu ada, ujarnya.

Kaufmann lantas merujuk pada 10 komponen reformasi transparansi. Isinya, antara lain, keterbukaan publik tentang aset dan pendapatan pejabat publik, politisi, legislator; keterbukaan publik tentang kontribusi perorangan atau perusahaan terhadap kampanye politisi; publikasi tentang perusahaan yang masuk daftar hitam karena perkara suap dalam pengadaan barang dan jasa; dan kebebasan informasi hukum dengan kemudahan akses untuk seluruh informasi pemerintahan. Ambillah beberapa poin di antaranya. Apakah informasi ini dapat diakses publik? Inilah pentingnya transparansi, katanya.

Beberapa negara berhasil mengontrol korupsi karena mereka menerapkan transparansi. Bagian terberat untuk memberantas korupsi adalah ada tidaknya kebijakan politik pemerintah untuk mendorong transparansi.

Hal lain yang juga penting adalah reformasi pelayanan publik dan reformasi peraturan. Media juga dapat membantu melakukan perubahan melalui tulisan-tulisan yang mendukung transparansi. Kebebasan informasi karena media punya peran penting memengaruhi baik buruknya pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar Kaufmann.

Korupsi di dunia mencakup uang 1 triliun dollar Amerika Serikat yang diselewengkan. Seandainya korupsi dapat ditekan, segalanya akan bertambah baik. Kesejahteraan masyarakat dan kemampuan bersaing secara global juga meningkat. Jika korupsi dalam ditekan, pemerintah dapat mengalokasikan dana yang dikorupsi itu untuk berbagai kebutuhan pembangunan masyarakat.(Dewi Indriastuti)

Sumber: Kompas, 8 Mei 2006