Pemerintah menambah alokasi anggaran untuk Mabes TNI sebesar 15 persen dari Rp 21,98 triliun tahun ini menjadi Rp 25,5 triliun tahun depan.

Nanti digunakan untuk mabes dan tiga angkatan. Tinggal dibagi untuk TNI-AD berapa, TNI-AL, dan TNI-AU, ujar Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda Moh. Sunarto di Jakarta kemarin.

Untuk belanja rutin 2006, Mabes TNI menghabiskan dana Rp 11,8 triliun. Tahun depan diprediksi sekitar Rp 12,9 triliun, ujar jenderal berbintang dua tersebut.

Dia mengaku, kesejahteraan prajurit masih belum ideal. Meski begitu, TNI tidak mengizinkan anggotanya menyambi bekerja di luar tugas. Harus diakui masih jauh dari cukup, apalagi hidup di kota-kota besar yang tingkat kebutuhannya juga tinggi. Masih banyak anggota dari berbagai strata (tamtama sampai perwira) yang belum memiliki rumah pribadi atau rumah dinas, ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Djoko Santoso membenarkan soal adanya prajurit yang melakukan kerja sampingan. Anda bayangkan, seorang kopral punya dua anak, ya wajar kalau nyambi jadi tukang ojek, ujar Djoko di Kartika Media Centre TNI-AD beberapa waktu lalu.

Saat ini, gaji prajurit kepala (praka) yang berdinas delapan tahun, punya istri dan anak, sebesar Rp 1.378.000/bulan ditambah uang lauk pauk (ULP) Rp 750.000/bulan. Sersan satu (sertu) dengan masa dinas delapan tahun, punya anak dan istri, Rp 1.941.000/bulan ditambah ULP Rp 750.000/bulan. Letnan satu (lettu) Rp 1.289.000 plus ULP. (uang lauk pauk) Mayor dengan masa tugas 14 tahun Rp 1.658.240 plus ULP Rp 750.000/bulan.

Mayor jenderal (mayjen), laksamana muda (laksda), dan marsekal muda (marsda) memperoleh gaji total sekitar Rp 6 juta per bulan.

Pengamat militer Universitas Indonesia (UI) Andi Widjajanto menilai, kenaikan anggaran untuk militer harus didukung sikap efisien. Prioritasnya harus jelas. Pemerintah harus memilih apakah memperbaiki kesejahteraan prajurit atau penguatan alat utama sistem persenjataan, ujarnya. (rdl)

Sumber: Jawa Pos, 25 November 2006