Memperkuat Kemauan Politik Negara

Pemberantasan korupsi yang efektif hanya dapat terjadi ketika aktor negara memiliki kemauan politik yang besar untuk melakukannya. ICW mendorong aktor-aktor negara yang memiliki komitmen anti korupsi untuk melakukan kerja bersama melalui berbagai macam strategi dan skenario. Hal ini merupakan perspektif yang dikembangkan ICW untuk mempercepat hasil kerja pemberantasan korupsi.

MoU dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) 

Dalam mengembangkan instrumen opentender.net, ICW mendapatkan dukungan penuh dari LKPP. Dukungan ini berupa penyediaan data seluruh lelang elektronik yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Akses terhadap data – data tersebut telah berlangsung sejak 2013 pada saat ICW mengadakan MoU dengan LKPP untuk pertama kalinya. MoU ini kemudian diperbaharui setiap dua tahun sekali.

Pada 22 Mei 2017, ICW kembali melakukan perpanjangan MoU dengan LKPP yang berlaku hingga 2019 mendatang. Perpanjangan ini merupakan bentuk komitmen LKPP untuk menyediakan data lelang elektronik yang akan diolah dalam opentender.net. Selain itu, LKPP juga berharap, semakin terbukanya data pengadaan maka akan semakin banyak partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga potensi kecurangan akan berkurang dan anggaran pemerintah menjadi lebih efisien.

Dalam perpanjangan MoU ini, kerjasama antara ICW dan LKPP diperluas. Jika sebelumnya lebih banyak dalam hal pertukaran data lelang elektronik, maka saat ini kerjasama juga dilakukan dalam hal membangun mekanisme complaintdan feedback systemserta mengkampanyekannya kepada masyarakat.

Counter:
77

Foto: kbr.id

Dalam buku bersampul merah itu terdapat nama-nama pejabat publik yang diduga menerima gratifikasi...
Koalisi masyarakat sipil SDA meminta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk serius...

Foto: Dok.ICW

Segera mengambil langkah-langkah dalam upaya penegakan hukum Lingkungan dan korupsi di sektor...

Foto: Detiknews.com

Siapapun yang menjadi bagian dari KPK harus menjunjung tinggi penegakan etik di lembaga tersebut.