Seperti diketahui, baru-baru ini Basuki Wasis, seorang ahli perhitungan kerugian lingkungan, digugat oleh Nur Alam, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, Basuki Wasis diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KLHK untuk menjadi ahli dalam menghitung kerugian lingkungan dalam kasus korupsi izin tambang yang dilakukan Nur Alam. Akibat keberaniannya, Basuki Wasis malah digugat perdata oleh Nur Alam.

The plan of the House of Representatives (DPR) to pass the Draft Penal Code (RKUHP) into Law creates a polemic and is rejected by many parties. The current substance of the RKUHP is considered dangerous to democracy, human rights enforcement, and eradication of corruption in Indonesia.