Segera Limpahkan Berkas Setya Novanto ke Pengadilan Tipikor

Foto: Dokumen ICW/Dewi

Tersangka kasus dugaan korupsi KTP-El, Setya Novanto, yang juga Ketua DPR RI telah resmi mendaftarkan permohonan Praperadilan untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (15/11) lalu. Adapun sidang perdana dari permohonan Praperadilan Novanto ini rencannya akan digelar pada hari Kamis, (30/11) mendatang. Upaya praperadilan jilid kedua menjadi babak lanjutan dan menentukan dari penanganan kasus korupsi KTP-El pasca penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan KPK terhadap Novanto.

Menanti Nyali Partai Golkar dan MKD DPR

Foto: Nasional Tempo

Meski sudah menjadi tersangka kasus mega korupsi KTP Elektronik dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setya Novanto bersikukuh enggan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar.

Melalui surat, pada Selasa (21/11) lalu, Setya meminta DPP Partai Golkar dan pimpinan DPR tidak membahas pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum Golkar ataupun Ketua DPR dan memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Setya Novanto’s Detainment is in Accordance of Rules

Foto: Tribunnews.com

The Commission for the Eradication of Corruption (KPK) finally detained Chairman of the House of Representatives, Setya Novanto (SN) in KPK’s detention center at midnight on 19 November 2017. This arrest was finally made although SN’s arrest was postponed due to his being treated in Jakarta’s Cipto Mangunkusumo hospital due to a traffic accident.

Hukum untuk Kemanusiaan

Hukum profetik adalah hukum yang bersukma keadilan dan melindungi martabat kemanusiaan. Ia berdimensi transendental dan memiliki tali sumbu nilai dengan kebenaran hakiki dan terkait struktur rohani masyarakat beradab. Sebagai konstitusi kehidupan umat manusia yang substansinya bersumber nilai ilahiah, hukum profetik diperuntukkan bagi bangsa manusia yang memberikan transformasi nilai kebajikan.

Penahanan Setya Novanto Sudah Sesuai Aturan

Foto: Tribunnews.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Ketua DPR RI, Setya Novanto (SN) di rumah tahanan KPK pada 19 November 2017, tengah malam. Penahanan ini dilakukan setelah sebelumnya SN sempat dibantarkan (ditunda penahanannya) akibat kecelakaan yang dialami di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

Membongkar Skandal Korupsi e-KTP

Tempo.co

Setelah kembali menetapkan Ketua DPR, Setya Novanto, sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP (10/11/2017), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak langsung bergerak cepat. Lembaga anti-rasuah tersebut harus segera melimpahkan perkara ke pengadilan dan menahan Novanto. 
 

New Warrant for Investigation Issued for SN

Sumber: DokICW

It has been a fortnight since Judge Cepi Iskandar granted Setya Novanto’s (SN) pretrial motion. SN’s status as suspect in the e-KTP corruption case resulting in a state loss of IDR 2.3 trillion has been revoked since the granting of the pretrial decision. However, the decision did not simply make the suspicion of corruption involving the chairman of the House of Representatives go away.

Sprindik Baru untuk SN

Sumber: DokICW

Terhitung sudah empat belas hari sejak (29/9) Hakim Tunggal Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto (SN). Status tersangka SN dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun telah gugur pasca putusan praperadilan tersebut dibacakan. Kendati demikian, hal tersebut tidak berarti menggugurkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan sang ketua DPR tersebut.

Mahkamah Agung Harus Periksa Hakim Cepi

Hakim Cepi Iskandar, pada Jumat 29 Oktober 2017 lalu menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto, Ketua DPR yang (pernah) ditetapkan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akibat putusan ini, Setya Novanto tidak lagi menyandang status tersangka korupsi dalam skandal proyek E KTP yang diduga merugikan keuangan Negara lebih dari Rp 2,3 triliun rupiah.

 

Dugaan Penyimpangan Dalam Proses Pemeriksaan dan Putusan Praperadilan

6 Kejanggalan Praperadilan Setya Novanto

Putusan praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto akan dikeluarkan pada Jumat, 29 September 2017. Selama proses persidangan praperadilan yang dimulai pada 12 September 2017, KPK sudah dengan kooperatif menghadirkan 193 bukti untuk menguatkan dasar penetapan SN sebagai tersangka, serta ahli-ahli baik di bidang hukum maupun teknologi informasi dalam persidangan.

Pages