Yogyakarta Government admitted breaking rules as local journalists and civil society found irregularities

Bhekti Suryani, a Harian Jogja journalist, smiled with satisfaction as she found out Gatot Saptadi bans the Regional Government Organizations of Yogyakarta Province from using quick tender method without careful consideration. Gatot, who at that time still served as the Regional Secretary of Yogyakarta Province, admitted that the quick tender method used in the first phase of a construction project of a trade center for Malioboro street vendors violated the rules.

Sekda DIY Tersentil, Buah Manis Kolaborasi OMS dan Jurnalis Yogyakarta

Bhekti Suryani, seorang jurnalis Harian Jogja, tersenyum puas saat mengetahui Gatot Saptadi melarang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DIY menggunakan lelang cepat secara serampangan. Gatot yang saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengakui bahwa metode lelang cepat pada tahap satu proyek pembangunan gedung untuk pedagang kaki lima (PKL) Kawasan Malioboro, Yogyakarta, menerobos aturan.

Dari Tertutupnya Informasi, Monopoli, Hingga Persekongkolan Proyek

Big Data Pengadaan Barang Jasa untuk Membuka Data Kontrak
 
Dunia menuju era big data (maha data) tidak bisa terelakkan. Dunia yang saling terhubung oleh internet kini membawa warna baru. Tata laku kehidupan sosial semakin diatur oleh aturan-aturan yang dianalisis dari informasi kebiasaan perilaku individu dan sosial. 
 

Mengawasi Proyek Pemerintah Lewat OpenTender

Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

Pada 25 Juni 2018, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam) meresmikan gedung media center yang baru direnovasi. Gedung yang berdiri pada tahun 2000 itu kini bertingkat dan memiliki ruang tambahan untuk unit-unit kerja Kemenkopolhukam Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli dan biro khusus yang mengampu isu Papua.

Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Pengadaan barang/jasa publik di Indonesia sudah terdesentralisasi. Setiap lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki unit khusus yang bertugas mengatur pengadaan, baik secara elektronik maupun manual. Bagi penyedia barang dan jasa yang ingin ikut serta di dalam proses penawaran, mereka harus mendaftarkan diri sebagai penyedia di portal khusus (Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)) yang disediakan oleh masing-masing lembaga pemerintah.
 

Panduan Penggunaan OPENTENDER.NET

Proses pengadaan barang dan jasa yang konvensional memang mengandung banyak kelemahan. Akibat kelemahan ini potensi korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa jadi sangat tinggi. Selain membuat tidak tercapainya efisiensi anggaran juga memicu timbulnya suap, di mana suap ini seringkali menjadi modus korupsi paling tinggi.
 

Investigasi Lelang Opentender Pemerintah

Opentender.net, Instrumen Peningkatan Kontrol Publik Berbasis Teknologi

Secara umum diyakini bahwa untuk mengurangi korupsi, sebuah negara perlu mengadopsi penggunaan teknologi informasi dalam mengelola dan menyediakan layanan publiknya kepada masyarakat. Kini, pendekatan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi di berbagai belahan dunia telah begitu populer. Pesatnya pertumbuhan industri teknologi informasi turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan penerapan IT pada sektor publik.

Pages