OTT Komisioner KPU: UU KPK Baru Terbukti Memperlambat Kerja KPK

Foto: tempo.co

Foto: tempo.co

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tangkap tangan yang melibatkan salah satu Komisioner KPU karena diduga menerima suap untuk pertukaran anggota DPR RI. Banyak pihak yang menganggap tangkap tangan kali ini membuktikan bahwa Pimpinan KPK dan UU KPK baru tidak relevan lagi untuk dipersoalkan. Faktanya justru sebaliknya, UU KPK baru (UU No 19 Tahun 2019) terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia.

Kasus Jual Beli PAW, ICW Desak KPK Bongkar Tuntas Keterlibatan Seluruh Aktor

Foto: tribunnews.com

Foto: tribunnews.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka kasus suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Keempat tersangka tersebut terdiri dari dua orang penerima suap yakni Wahyu Setiawan, Komisioner KPU, Agustiani Tio Fridelina, orang kepercayaan Wahyu Setiawan yang juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilu. Sementara pemberi suap adalah Harun Masiku, calon anggota legislatif (caleg) dari PDIP dan Saeful, swasta.

Battling Corruption in Indonesia’s Elections

foto: thediplomat.com

The staggeringly long list of candidates voters were choosing between hangs outside a polling station in North Sumatra. Photo from Wikimedia Commons/ Davidelit.

While the vote was largely free and fair, there are issues that Indonesian authorities must address before the next election.
 
On April 17, Indonesia, the world’s third-largest democracy, held the biggest and most-complex single-day elections in world history: 193 million registered voters, 20,500 candidates, and 800,000 polling booths. It was the first time Indonesia held presidential, legislative, and provincial and local elections at the same time.
 

Sederet Langkah Progresif KPU

Foto: FaktualNews.co

Pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas ditentukan oleh penyelenggara yang berkualitas pula. Hal itulah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak tahun lalu untuk mempersiapkan pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu pertama yang dilakukan secara serentak untuk memilih presiden-wakil presiden beserta para anggota legislatif.

Pemilihan Umum tanpa Koruptor

Foto: RMOL

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana membuat peraturan KPU yang melarang mantan terpidana korupsi menjadi calon legislator. Pasal 8 huruf J rancangan PKPU itu berbunyi, "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi syarat, antara lain bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual dan korupsi."

Corruption-Free Legislative Candidates

Foto: Okezone News

The General Elections Commission (KPU) proposes that former convicts of corruption cases are to be prohibited from running for the 2019 Legislative Election. The KPU argues that the regulation aims to enable the public to vote for a legislative candidate with integrity.

Caleg Bebas Dari Korupsi

Foto: RMOL

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan mantan narapidana perkara korupsi dilarang mencalonkan diri pada Pemilihan Umum Legislatif 2019. Pihak KPU beralasan bahwa aturan ini bertujuan agar masyarakat dapat memilih calon anggota parlemen yang berintegritas.