Lima Catatan Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan

Foto: sindonews.net

Sebanyak lima orang Capim KPK telah mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dari pantauan koalisi, aspek integritas dan rekam jejak setiap calon tidak banyak digali lebih jauh oleh anggota Komisi III. Justru yang terjadi hampir semua calon diberikan pertanyaan terkait keberpihakan terhadap revisi UU KPK.

Evaluasi DPR 2014-2019

Foto: DetikNews

DPR 2014-2019 akan segera tutup buku masa jabatan seiring dengan digelarnya pemilu legislatif 2019. Pada 17 April 2019 nanti, rakyat Indonesia akan menentukan siapa pengisi kursi legislatif tingkat nasional dan daerah lima tahun ke depan. Lebih dari itu, momentum ini juga akan menjadi titik penentu awal bagaimana wajah lembaga legislatif periode selanjutnya. Apakah akan membaik atau justru sebaliknya.

Corruption Crimes in Penal Code Draft: A Threat to Corruption Eradication

gogirl.id

KPK and Corruption Court to be paralysed, corrupt officials to benefit

On Monday, March 5, 2018, the House of Representatives (DPR) returned to meet after finishing the recess period. One of the legislative works of the House of Representatives that needs to be noticed during this current session is the process of deliberation of the Draft Criminal Code (RKUHP). The House of Representatives is targeting to pass the RKUHP to Law no later than April 2018.

Demokrasi dan UU MD3

foto: pmii.or.id

Selain rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satu produk legislasi yang penuh kontroversi belakangan ini adalah UU MD3 (MPR,DPR,DPD,DPRD) atau yang dikenal dahulu sebagai UU SUSDUK. UU ini disorot karena polemik pembahasannya dan materi muatan yang bermasalah. 

Pelantikan Arief Hidayat adalah Ancaman Bagi Citra Mahkamah Konstitusi

Foto: Nusantara News

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk tetap melantik Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi perwakilan DPR RI, sangat disayangkan. Hal ini dapat dipandang sebagai ketidakpedulian Jokowi terhadap pembusukan MK, manakala seorang Hakim Konstitusi yang sudah 2 (dua) kali dijatuhi sanksi etik, kembali mengisi jabatan yang sama.

Presiden dan Pengesahan Undang-Undang

Sumber: Detiknews.com

Ada rumor bahwa Presiden Jokowi tak bersedia mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPD (UU MD3). Padahal, undang-undang itu sudah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR.

Sikap Presiden ini mengingatkan pada pemikiran George Jellinek (1851-1911), ahli tata ketatanegaraan Jerman yang mengklasifikasi negara menjadi dua, republik dan monarki. Negara disebut republik apabila undang-undang dibuat oleh suatu dewan. Sedangkan negara disebut monarki bila satu orang saja yang bisa membentuk undang-undang.

Delik Korupsi Dalam RKUHP, Ancam Upaya Pemberantasan Korupsi

Dok.ICW

Senin, 5 Maret 2018, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bersidang setelah menyelesaikan masa reses. Salah satu kerja legislasi DPR yang perlu mendapat perhatian pada masa sidang mendatang adalah proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). DPR menargetkan  mengesahkan RKUHP menjadi Undang-Undang selambatnya pada April 2018.

Anomalies in the Revision of the MD3 Law

Foto: Dok.ICW

The House of Representatives (DPR) and the Government have finished discussing the revision of Law No. 17 of 2014 on the People’s Consultative Assembly (MPR), House of Representatives (DPR), Regional House of Representatives (DPRD) and the Regional Representatives Council (DPD), commonly known as the MD3 Law. However, the revision of the Law, passed on 12 February 2018, has introduced several new materials that result in a strong reaction from the public.

Reject The Preposterous Criminal Code Bill

Foto: Nasional Kompas

The plan of the House of Representatives (DPR) to pass the Criminal Code Bill (RKUHP) into a Law has created a polemic and resulted in vocal rejection by many. The existing substance of the Criminal Code Bill is considered as dangerous towards democracy, human rights enforcement and eradication of corruption in Indonesia.

Menjaga Kehormatan DPR

Foto: Detiknews.com

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berlogika bahwa mereka dipilih oleh rakyat dalam kurun waktu sekali dalam lima tahun melalui mekanisme pemilihan umum. Logika berikutnya, anggota DPR mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat, maka kedudukan mereka sangat terhormat. Karena sangat terhormat, mereka perlu dilindungi.

Pages