Violated Ethics, Yet Still Inaugurated

Foto: Dok.ICW

President of Indonesia Joko Widodo (Jokowi) inaugurated Arief Hidayat as a Justice of the Constitutional Court on Tuesday, March 27, 2018. Arief will serve his second term between 2018 and 2023. He has previously been a Justice of the Constitutional Court since 2013, however, some have expressed disappointment on his re-inauguration, due to a track record of ethical violations.

Melantik Hakim Pelanggar Etik

Foto: Tirto.id

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi pada Selasa, 27 Maret 2018. Arief akan menjalani masa jabatan kedua pada 2018 sampai tahun 2023. Arief sudah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sejak tahun 2013. Sebagian pihak kecewa terhadap pelantikan Arief karena dirinya memiliki rekam jejak selaku pelanggaran etik.

Pelantikan Arief Hidayat adalah Ancaman Bagi Citra Mahkamah Konstitusi

Foto: Nusantara News

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk tetap melantik Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi perwakilan DPR RI, sangat disayangkan. Hal ini dapat dipandang sebagai ketidakpedulian Jokowi terhadap pembusukan MK, manakala seorang Hakim Konstitusi yang sudah 2 (dua) kali dijatuhi sanksi etik, kembali mengisi jabatan yang sama.

Inconsistency of the Constitutional Court on the KPK Inquiry

Foto: Mahkamahkonstitusi.go.id

On 8 February 2018, the Constitutional Court pronounced its ruling on the request for judicial review submitted by KPK employees, in question of the validity of the House of Representatives’ invocation of its inquiry rights pertaining to the KPK (Corruption Eradication Commission), herein after ‘KPK Inquiry’. With Decision No. 36/PUU-XV/2017, the Constitutional Court declared that the KPK Inquiry is valid. The Court rejected the argument of the plaintiff that the KPK Inquiry was in violation of Article 79 paragraph (3) of Law No. 17 of 2014 on the MPR, DPR, DPD and DPRD (MD3 Law).

Seharusnya Dia Mundur

Foto: Dok.ICW

Etika hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengharuskan hakimnya menjaga kehormatan martabat pribadi dan jabatan. Kalau seorang hakim gagal melakukan itu, karena terbukti melakukan pelanggaran etik, dia sudah kehilangan kehormatan dan martabat sehingga tak pantas lagi mengemban jabatan tersebut.

Arief Hidayat Harus Mundur dari Jabatan Hakim Konstitusi

Foto: Dok.ICW

Pada 16 Januari 2018, Dewan Etik Mahkamah Konstitusi sudah menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Hakim Konstitusi Arief Hidayat, yang terbukti menemui politisi dan anggota DPR RI pada November 2017. Pertemuan tersebut ditengarai berkaitan dengan pemilihan Hakim Konstitusi perwakilan DPR RI dan pemilihan Ketua MK.

Sudah Dua Kali, Lalu Bagaimana?

Foto: Tirto.id

Jabatan hakim Mahkamah Konstitusi sejatinya tak boleh disandang orang dengan kualifikasi biasa-biasa saja. Jabatan mahapenting itu seharusnya berada di pundak mereka yang memiliki integritas dan kompetensi yang tidak disangsikan sedikit pun.

Cacat Hukum Pemilihan Hakim Konstitusi

Foto: mahkamahkonstitusi.go.id

Publik dikejutkan dengan berita digelarnya uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat—yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua MK—pada Rabu (6/12) oleh Komisi III DPR. Masa jabatan Arief sebagai hakim konstitusi akan berakhir April 2018.