Skip to main content

Membandingkan RKUHP dengan UU TIPIKOR

Tolak RKUHP (foto: BBC/Antara)
Tolak RKUHP (foto: BBC/Antara)

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini menuai polemik akibat dimasukkannya delik korupsi dalam RKUHP yang disinyalir akan melemahkan kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan catatan atas pasal-pasal yang terdapat dalam draft RKUHP yang ICW terima per tanggal per 9 April 2018 dan membandingkannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) saat ini berlaku. 

Attachment Size
perbandingan_rkuhp_dengan_uu_tipikor_0.pdf 155.67 KB

Link