Buletin Anti-Korupsi: Update 2017-3-1 5.30 p.m.

Informasi pada pukul 17:30 WIB, 1 Maret 2017

POKOK BERITA:

“Sistem E-KTP Terancam Lumpuh”

Tempo, Rabu, 1 Maret 2017

Kelangsungan proyek kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan atau biasa disebut e-KTP terancam. PT Biomorf Lone Indonesia, yang merupakan penyedia solusi sistem manajemen data e-KTP, mengklaim belum dibayar dan menolak melanjutkan layanan. KPK menduga ada pihak yang menilap uang pembayaran proyek kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan (e-KTP).

“Pimpinan DPR Akan Evaluasi”

Kompas, Rabu, 1 Maret 2017

Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengevaluasi permintaan Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum melakukan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko. Waktu pembahasan yang terlalu mepet menjadi salah satu pertimbangan unsur pimpinan.

“Presiden Lantik Hatta Ali Ketua MA”

Media Indonesia, Rabu, 1 Maret 2017

Presiden Joko Widodo melantik Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2017-2022 di Istana Negara Jakarta. Pelantikan itu berdasarkan surat Keputusan Presiden No 28 P tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua MA Hatta Ali yang ditetapkan pada 28 Februari 2017.

“Gunakan Istri dan Anak Samarkan Aset”

Media Indonesia, Rabu, 1 Maret 2017

KPK telah mencium penyamaran aset menggunakan nama anak dan istri yang dilakukan politikus Demokrat sekaligus Wali Kota nonaktif Madiun, Bambang Irianto. Dugaan itu sedang ditelusuri dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan pembangunan Pasar Besar Madiun yang telah menjerat Bambang.

“Rekam Jejak sejak Awal”

Kompas, Jumat, 24 Februari 2017

Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi ingin memastikan siapa pun yang nanti terpilih menggantikan Patrialis Akbar mampu membawa Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berintegritas. Sejak awal rekam jejak calon hakim konstitusi akan sangat diperhatikan. Dalam seleksi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut dilibatkan sebagai langkah awal membangun integritas hakim konstitusi. Pansel tak ingin MK kembali diisi hakim yang akhirnya tersangkut korupsi.