ICW ADALAH

Indonesia Corruption Watch (ICW) lahir di tengah gejolak reformasi 98. Digawangi beberapa aktivis YLBHI, ICW berdiri dengan keyakinan bahwa korupsi harus diberantas karena korupsi telah memiskinkan dan menggerogoti keadilan.

Walaupun negeri ini kaya raya, distribusi kesejahteraan belum adil dan belum dirasakan seluruh rakyat. Masih banyak rakyat yang hidup sengsara. Kesenjangan begitu mencolok antara si miskin dan si kaya, korupsi masih merajalela dalam aspek legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Negara ini dikuasai mafia. Mafia energi, mafia hutan, mafia hukum. Seluruh sektor kehidupan berbangsa didominasi persekongkolan segelintir elit penguasa dan pengusaha korup.

ICW mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. Kami juga meyakini bahwa rakyat harus makin kuat dan terorganisir untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Rakyat harus turut mengambil keputusan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Sejak berdiri ICW telah mengungkap serta mengawal kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik, seperti kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Andi Ghalib, kasus BLBI, kasus YLPPI senilai 100 miliar rupiah, kasus rekening gendut perwira tinggi Polri, kasus Texmaco, kasus korupsi dana haji di Kementerian Agama, pembelian pesawat Sukhoi, dan kasus-kasus lain.

ICW juga mengawal peraturan yang mendukung pemberantasan korupsi seperti UU KPK, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pemilu, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Sistem Pendidikan Nasional.

ICW berkoalisi dengan para seniman, pendidik, pemuka agama, aktivis Hak Asasi Manusia, lingkungan dan perempuan untuk terus mengkampanyekan bahwa jujur adalah langkah awal memberantas korupsi. Untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam gerakan antikorupsi, ICW juga didukung donasi publik. Dengan komitmen donasi yang diberikan bukan berasal dari hasil korupsi atau kejahatan lain.

Kami bekerjasama dengan empat puluh dua mitra di berbagai daerah di Indonesia. Kami memberdayakan aktor-aktor potensial untuk mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang adil dan bersih dari korupsi. Memberantas korupsi adalah tugas bersama dan perjalanannya masih panjang. Namun dengan jalinan masyarakat sipil yang kuat dan kerja keras kita semua, Indonesia akan bebas dari belenggu korupsi. Harapan ini tetap kami jaga, bahwa pada akhirnya kita bisa membawa perubahan bagi Indonesia.

VISI ICW

Menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta jender.

MISI ICW

Adalah memberdayakan rakyat dalam:

  1. Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender.
  2. Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

Dalam menjalankan misi tersebut, ICW mengambil peran sebagai berikut:

  1. Memfasilitasi penyadaran dan pengorganisasian rakyat di bidang hak-hak warga negara dan pelayanan publik.
  2. Memfasilitasi penguatan kapasitas rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.
  3. Mendorong inisiatif rakyat untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi dan melaporkan pelakunya kepada penegak hukum serta ke masyarakat luas untuk diadili dan mendapatkan sanksi sosial.
  4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas rakyat dalam penyelidikan dan pengawasan korupsi.
  5. Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.
  6. Memfasilitasi penguatan good governance di masyarakat sipil dan penegakan standar etika di kalangan profesi.

TUJUH DIVISI ICW

Kampanye Publik

Media terus berkembang setiap tahunnya. Oleh karena itu ICW perlu meningkatkan strategi komunikasi yang tepat sehingga pandangan-pandangan ICW secara lembaga terhadap perubahan politik, sosial, dan hukum di Indonesia dapat dipublikasikan dan juga mampu dipahami oleh masyarakat. Divisi Kampanye Publik dibentuk untuk mengelola strategi komunikasi baik itu secara offline maupun online.

Investigasi

Tujuan utama dibentuknya divisi investigasi adalah mengelola kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat dan memberikan panduan bagi pelapor agar laporan kasus tersebut bisa dilanjutkan kepada penegak hukum. Selain itu memberikan kajian berupa penilaian kinerja aparat penegak hukum yang dilakukan setiap semester berupa hasil tren korupsi. Selain menangani investigasi kasus, divisi ini juga melakukan advokasi terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Riset

Negara sering kecolongan akibat kekurangan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak. Membahas penerimaan negara, saat ini Divisi Riset ICW berfokus pada dua sektor utama yakni penerimaan negara dari sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan (industri ekstraktif), serta pajak.

Di samping itu, Divisi Riset juga rutin melakukan pemantauan dan advokasi terkait belanja negara dan subsidi energi. Pemantauan terhadap industri ekstraktif, Divisi Riset mendorong renegosiasi kontrak sejumlah perusahaan ekstraksi yang beroperasi di Indonesia agar memberikan manfaat lebih banyak kepada negara.

Hukum dan Monitoring Peradilan

Penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya bekerja dengan baik bagi keadilan masyarakat, praktek peradilan yang korup juga sering terjadi di ruang-ruang pengadilan. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW menjalankan tugas pengawasan terhadap berbagai lembaga penegak hukum, hingga mengawal berbagai produk hukum yang relevan dengan pemberantasan korupsi.

Korupsi Politik

Fokus utama kerja Divisi Korupsi Politik lebih kepada upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sektor politik melalui berbagai metode. Divisi ini melakukan riset dan studi mengenai patronase politik bisnis di level lokal hingga nasional.

Divisi Korupsi Politik juga melakukan advokasi terkait isu-isu aktual mengenai anggaran, korupsi di parlemen dan lingkungan pemerintahan daerah.

Penggalangan Dana Publik

Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah sebuah organisasi independen. Untuk menjaga independensi sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan publik dan menjaga keberlangsungan program, sejak Maret 2010 lalu ICW membuka peluang donasi publik. Dengan memberi bantuan finansial kepada lembaga ini, masyarakat dapat turut serta dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Jaringan

Saat ini Indonesia Corruption Watch (ICW) telah memiliki lebih dari 50 mitra yang tersebar di wilayah indonesia, karena itu dibutuhkan divisi yang mampu menjaga hubungan dan mengkomunikasikan kebutuhan mitra ICW di daerah. Divisi Jaringan dibentuk untuk menjaga konsolidasi gerakan antikorupsi di seluruh mitra ICW di indonesia agar gerakan antikorupsi tidak hanya terpusat di Ibukota Jakarta saja tetapi bisa dimulai dari daerah.