Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan. Kali ini disebabkan ketidakpatuhan mereka terhadap aturan. Setidaknya 36% anggota DPR belum...
Batalkan Revisi UU KPK, Tarik RUU KPK Dari Prolegnas!!
(02/03) Surat dari Guru Besar untuk DPR RI agar menarik Revisi UU KPK dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Surat kepada Presiden RI Joko Widodo dari para guru besar se-Indonesia yang meminta rencana revisi UU KPK ditolak.
Komisi Informasi Pusat (KIP) memanggil Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai pelapor atas permintaan informasi yang tidak direspon oleh Kejaksaan...
- Tak ada satupun subtansi dalam Revisi UU KPK versi DPR yang perkuat KPK -
Mediasi Sengketa Informasi Penanganan Perkara Korupsi antara ICW dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian RI.
Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Nusa Tenggara Barat dengan penuh kesadaraan meyakini sampai hari ini DPR belum menunjukkan sikap keberpihakannya...
Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Kejagung dan Mabes Polri ke KIP (KIP) karena dua lembaga penegak hukum tidak memberikan informasi publik...
Sidang MKKE (Majelis Kehormatan Kode Etik) BPK RI yang memproses kasus dugaan konflik kepentingan dan pelanggaran etik oleh Kepala BPK Perwakilan DKI...
Masa kerja Komisioner KPK jilid III akan berakhir pada 16 Desember 2015.
Dihelat di 12 negara, 720 programmer Teknologi Informasi (TI) berpartisipasi mengikuti Hackathon Merdeka 3.0. Mereka ditantang menyelesaikan berbagai...
Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Antikorupsi 2015, forum IT Code4Nation bekerja sama deng
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada
Penarikan retribusi yang tidak sah atau pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri tidak saja melanggar Peraturan tentang Disiplin PNS namun...
Pada 20 November mendatang, genap satu HM Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Salah prioritas kerja yang sepatutnya...
Bertepatan dengan Hari Antikorupsi 9 Desember 2015, pemilu kepala daerah (pilkada) serentak 2015 akan digelar. Sama halnya dengan pemilu legislatif...
KPU terkesan bertele-tele dan plin plan dalam memutus persoalan ini.

Pages