Pandangan negatif publik terhadap masalah korupsi di tubuh kepolisian ditanggapi positif oleh Kapolri baru, Tito Karnavian.
RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terus bergulir.
Keterkaitan antara remisi dan kelebihan kapasitas pada prinsipnya tidak linear
Tentu menjadi pertanyaan besar mengapa harus ada kata “tindak pidana lain” dalam penjelasan pasal 20?
Presiden mewanti-wanti agar penegak hukum tidak mengkriminalisasi diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintah, khususnya pemerintah daerah.
Selama 10 tahun terakhir, dalam catatan Indonesia Corruption Watch terdapat sedikitnya 20 aparat hukum yang diduga menerima suap dari bandar atau...
Korupsi adalah kejahatan kerah putih yang dapat terjadi kapan dan di mana pun sepanjang insentif untuk melakukannya sangat besar.
Dalam praktiknya, sumbangan tetap memiliki unsur pungutan
Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sejumlah perkara korupsi yang ditangani KPK berhasil terungkap karena peran justice collaborator...
Ketika seseorang sudah menjadi presiden, ia menjadi presiden bagi seluruh rakyat, bukan presiden partai tertentu saja.
Sepakat untuk tidak sepakat. Begitulah kira-kira hasil pertemuan antara KPK dan BPK dalam rangka menanggapi perbedaan pendapat mengenai kasus...
butir pendapatan asli desa (PAD) yang rendah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kerap menyembunyikan lubang korupsi
..pemilihan calon Kapolri sebaiknya dipercayakan kepada eksekutif melalui lembaga pembantu Presiden (menteri)...
Kita harus membedakan tindak pidana korupsi (tipikor) dengan perilaku korup
Diperlukan sosok Kapolri yang tegas untuk memastikan bahwa agenda reformasi di tubuh Polri berjalan baik
...hasil audit bukanlah satu-satunya parameter adanya indikasi tindak pidana korupsi...
Menurut catatan ICW selama 12 tahun tak satu pun pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang pasif dijerat KPK. Hal ini membuktikkan bahwa KPK tidak secara...
Sikap permisif yang selama ini dikesankan pimpinan MA akan melapangkan jalan bagi hakim-hakim yang terhormat menjadi tercela
...bahkan jika diperlukan sebaiknya dicopot dari jabatannya...
Alasan diskresional sebagai pejabat publik tak serta-merta membuat pemimpin bisa melakukan apa pun yang mereka kehendaki

Pages