Proses hukum atas kasus suap pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut dipecah menjadi dua proses hukum yang berbeda.
KPK investigator, Novel Baswedan, was sent a second warning letter (SP2) by the leadership of the Commission.
KPK menetapkan Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), M Firmansyah Arifin, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan kapal Strategic...
Novel Baswedan diberi surat peringatan kedua (SP2) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selang 7 hari kemudian, SP2 untuk Novel Baswedan...
The professors brought lanterns on their visit, as a symbol of support to the KPK to continue pursuing the e-ID card project corruption case, while...
After the arrest of Constitutional Judge, Patrialis Akbar, by the Corruption Eradication Commission in January 2017, the Constitutional Court is in...
Guru Besar yang tergabung dalam Forum Rektor mendatangi kantor KPK, 17 Maret 2017 lalu, membawa lentera sebagai simbol dukungan agar korupsi proyek e...
Paska tertangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi membutuhkan Hakim...
The major corruption case regarding the procurement of the Electronic Identity Card (e-ID/e-KTP) has entered a new phase. Having determined two...
The credibility of the Constitutional Court (MK) has now reached a new low. With the bribery case involving Judge Patrialis Akbar being processed now...
Pembahasan merevisi Undang-Undang (UU) KPK kembali menggaung di sebagian kalangan di DPR RI.
Dalam sepekan terakhir media ramai memberitakan terungkapnya kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan E-KTP.
Mega korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) memasuki babak baru. Setelah ditetapkan dua tersangka, yaitu Sugiharto pada...
Once again, DPR members wasted public funds. This time, the special committee on the Simultaneous Election Bill (Election Bill Special Committee), is...
Rogue corporations can now no longer be complacent. At the end of 2016, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation (Perma) No. 13 of 2016...
Kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) kembali ke titik nadir.
The 100 percent conviction rate of the Corruption Eradication Commission (KPK) in prosecuting corruption cases is about to be broken.
Indonesia Corruption Watch (ICW) just launched the 2016 corruption cases handling trends.

Pages