Kamis 13 Januari 2010,  Indonesia Corruption Watch (ICW) meluncurkan hasil pemantuan terhadap penanganan perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan di 9 provinisi di Indonesia yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur.

-    Jumlah kasus yang dipantau = 264 kasus

-    Jumlah tersangka = 573 orang

-    Dugaan kerugian negara sebesar Rp. 2,4 Triliun

Dari hasil pemantaun yang dilakukan ditemukan sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

-          88,19% tersangka yang diproses tidak menyentuh Top Level Management.

-          Kerugian negara terbesar ditemukan di;

1. Sektor Keuangan Daerah (Rp 1,28 Triliun)

2. Lembaga Ekeskutif (Rp 1,8 T)

-          Modus KORUPSI yang paling sering muncul: Penyalahgunaan anggaran 28,1%.

-          Kasus yang paling dominan ditangani pada tahun 2009 adalah kasus yang terjadi pada tahun 2007: 77 kasus (29,1%).

-          Pada Tahun 2009, kasus korupsi yang paling sering muncul adalah korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos)

-    Terjadi di 8 wilayah (dari 9 wilayah pemantauan)

-    Terdapat 66 kasus dengan 153 tersangka

-    Korupsi dana bansos merugikan negara Rp. 215.57 Miliar

-    Modus korupsi bansos terbanyak: Proposal Fiktif 25,75%

-    Pelaku terbanyak: Anggota DPRD 36,60%.

-    Pemda paling banyak merugikan keuangan negara (Rp 116,36 Miliar).

-    Korupsi bansos dinilai terkait dengan penyelenggaraan pemilu/pilkada

-    Sebagian besar terjadi tahun 2008; 83,33%  (menjelang pemilu Pemilu 2009).

-    Disalahgunakan untuk kampanye partai politik tertentu.

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil pemantuan ini dapat menghubungi

Sdr.Agus Sunaryanto (Koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi) Hp 0812 857 6873

Sdr. Tama S Langkun  (Peneliti ICW)  Hp 0817 889 441

klik di sini untuk mengunduh file presentasinya...