|
Laporan 17 Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPK Oleh Antasari Azhar |
|
|
|
|
Selasa, 11 Agustus 2009 |
Selasa, 13 Agustus 2009 Pk. 13.30 WIB, ICW mendatangi kantor KPK untuk melaporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK yang dilakukan oleh Antasari Azhar ketika masih menjabat Ketua KPK. Hadir dari ICW: 1. Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW, 2. Illian DETA Arta Sari, Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan, 3. Febri Diansyah, Peneliti Hukum ICW. ICW diterima oleh bagian Pengaduan Masyarakat oleh tiga orang: 1. Penasehat KPK, Abdullah H., 2. Petugas Bagian Pengaduan Masyarakat, 3. Petugas Bagian Pengawasan Internal
Laporan ICW didasarkan pada sejumlah perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh Antasari Azhar ketika menjabat sebagai Ketua KPK. Perbuatan itu diduga melanggar atau menyimpangi Kode Etik Pimpinan KPK. Setidaknya berdasarkan temuan ICW, ada 17 dugaan pelanggaran kode etik.
Dalam kondisi KPK yang dikepung dan diserang dari berbagai arah, tentunya laporan ini diniatkan sebagai bagian dari upaya melindungi dan membentengi institusi KPK. Satu hal yang perlu dilakukan adalah pembersihan dan pemeriksaan secara internal terhadap Ketua KPK, Antasari Azhar. Mengingat saat ini, testimoni yang diduga ditulis Antasari Azhar tentang suap di KPK pun telah beredar luas. Isi dari testimoni tersebut bahkan ICW nilai melanggar UU KPK atau Kode Etik Pimpinan KPK.
Berdasarkan laporan ini, ICW meminta pada KPK:
- Melakukan pemeriksaan dan investigas internal secara serius terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Antasari Azhar ketika masih menjadi Ketua KPK.
- Mendorong KPK untuk segera membentuk Komite Etik untuk memeriksa hasil pemeriksaan dan investigas internal tersebut.
- Menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap pelapor, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar kode etik. Jika yang ditemukan adalah pelanggaran kode etik, maka sanksi mengacu pada dokumen Kode Etik Pimpinan KPK, akan tetapi jika pelanggaran tersebut terkait dengan tindak pidana maka KPK perlu menyerahkannnya pada penegak hukum terkait.
|
