”KPK tetap saja bekerja seperti biasa. Yang penting, semua yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar hukum,” harap Saldi Isra, pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Selasa (14/7).

Harapan senada disampaikan Emerson Yuntho dari Indonesia Corruption Watch dan Zainal Arifin Mochtar, pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi pada Senin lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain menyatakan bahwa pencegahan merupakan aspek yang paling mulia dalam pemberantasan korupsi. Presiden juga minta agar tidak ada usaha menjebak orang untuk korupsi (Kompas, 14/7).

Saldi menilai, pernyataan Presiden itu lebih banyak ditujukan pada KPK. Jadi, dia berharap berbagai pernyataan itu tidak mengendurkan kerja KPK dalam penindakan korupsi. Sebab, di Indonesia dengan tingkat korupsi masih tinggi, penindakan merupakan upaya pencegahan yang paling efektif.

”Pernyataan Presiden untuk mengutamakan pencegahan tersebut lebih pantas ditujukan pada jajaran di bawahnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Sementara untuk KPK, selain lembaga independen, namanya saja komisi pemberantasan dan bukan pencegahan korupsi. Jadi, yang utama tetap harus penindakan,” papar Saldi.

Emerson bahkan menilai pernyataan Presiden tersebut merupakan bagian dari upaya pelemahan KPK. ”Itu permintaan halus agar KPK tidak terlalu progresif dalam pemberantasan korupsi,” ucap dia.

Zainal menambahkan, pernyataan Presiden tersebut menunjukkan kurang jelasnya cetak biru pemberantasan korupsi di Indonesia. ”Saat ini koruptor amat banyak dan jika hanya dicegah, tidak akan muncul efek jera. Pencegahan yang tidak diiringi dengan penindakan tidak akan efektif,” tutur Zainal.

Zainal juga melihat, KPK tidak pernah menjebak orang untuk korupsi, (NWO)

Sumber: Kompas, 15 Juli 2009