Halaman Muka arrow Catatan aktivitas

Pesan

Buku baru. Untuk mendapatkan, hubungi sekretariat ICW di 021-7901885...

Bila Anda merasa tidak mendapatkan keadilan oleh hakim dapat melaporkan pengaduannya ke Komisi Yudisial secara online di sini...

Penghargaan

Pementasan Teater Ladang Perminus

facebook

Catatan PDF Cetak E-mail
Jumat, 16 Januari 2009

Catatan aktivitas ICW

----------------------

Tahun 2009

14 Januari 2009
ICW bersama Kaukus Rakyat Subang Bersatu dan beberapa guru olahraga di Tasikmalaya melaporkan beberapa kasus ke Jampidsus kejagung. Kasus yang dialporkan adalah kasus korupsi penjualan besi tua di PT KAI, kasus korupsi upah pungut PBB di Kabupaten Subang dan kasus korupsi di Tasikmalaya

16 Januari 2009
ICW bersama Tiga aktivis Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Gedung Pola, Jalan Proklamasi No 56, Jakarta terkait kriminalisasi dan tindak kekerasan pada tiga aktivis tersebut. Mereka adalah saksi pelapor kasus dugaan korupsi dana alokasi pendidikan di Tasikmalaya. Tiga aktivis itu yakni Jamaludin, Badruzaman, dan Zamzam Jamaludin, melaporkan oknum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan oknum pemerintah ke Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Mereka mendapatkan teror lewat SMS dan telepon rumah. Bahkan ada yang sampai mengalami pendarahan telinga, akibat kekerasan. Selain tiga aktivis itu, masih ada saksi yang juga meminta perlindungan lembaga perlindungan saksi. Diharapkan Febri Hendri, lembaga perlindungan saksi diharapkan menjamin keamanan dan keselamatan para pelapor.

22 Januari 2009
Press Briefing tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) depag. Menghadirkan nara sumber Febridiansyah (ICW), Leo Nugroho (manta auditor BPKP). 

 

Advertisement

Advertisement

RUU Tipikor dan PengKor

Saat ini RUU pengadilan korupsi dan Tipikor akan/sedang dibahas. Fraksi-fraksi yang ada di DPR telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Silahkan unduh disini
RUU Tipikor usulan masyarakat per 26 Juni 2009
english version [unofficial translation]

 

Modul

Beberapa saat lalu Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) telah disahkan. Untuk memahami isu-isu seputar undang-undang tersebut, berikut ini diterbitkan Modul Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Modul ini diterbitkan oleh Yayasan SET. Silahkan unduh disini

 

Iklan