Halaman Muka arrow Independent Report UNCAC

M e n u

Halaman Muka
Kaleidoskop ICW 2009
Press Release
Berita
Opini dari Kalibata
Artikel
Kajian
Peraturan Perundangan
Gudang Dokumen
Independent Report UNCAC
Buku ICW

Pesan

Buku baru. Untuk mendapatkan, hubungi sekretariat ICW di 021-7901885...

Bila Anda merasa tidak mendapatkan keadilan oleh hakim dapat melaporkan pengaduannya ke Komisi Yudisial secara online di sini...
Perpustakaan
Tentang ICW
Buku Tamu
Hubungi Kami
Audit Keuangan
email internal
Catatan aktivitas

Penghargaan

Pementasan Teater Ladang Perminus

facebook

Independent Report UNCAC PDF Cetak E-mail
Kamis, 17 Juli 2008
Potensi kehancuran negara karena digerogoti korupsi baik langsung maupun tidak menjadikan masyarakat tidak mungkin tinggal diam. Ketika tingkat partisipasi relatif membaik -meski dengan beberapa catatan tertentu- seharusnya kalangan civil society bersama-sama bergerak dalam porsi masing-masing. Pemerintah pun harus memberikan ruang partisipasi. Di sinilah NGOs/CSOs level nasional dan internasional bersama-sama mendorong perubahan yang lebi mendasar.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama jaringan NGOs antikorupsi tingkat nasional mencoba melakukan pemantauan di ruang penindakan dan penegakan hukum (Chapter III, UNCAC). Pembagian peran ini diharapkan saling mendukung dalam kerangka pembersihan Indonesia dari korupsi secara bertahap.

Laporan independen versi masyarakat tentang implementasi UNCAC[Indonesia]
Independent Report by civil society version about UNCAC implementation in Indonesian Law [English]
 
[ Kembali ]

Advertisement

Advertisement

RUU Tipikor dan PengKor

Saat ini RUU pengadilan korupsi dan Tipikor akan/sedang dibahas. Fraksi-fraksi yang ada di DPR telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Silahkan unduh disini
RUU Tipikor usulan masyarakat per 26 Juni 2009
english version [unofficial translation]

 

Modul

Beberapa saat lalu Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) telah disahkan. Untuk memahami isu-isu seputar undang-undang tersebut, berikut ini diterbitkan Modul Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Modul ini diterbitkan oleh Yayasan SET. Silahkan unduh disini

 

Iklan



© 2010 antikorupsi.org