antikorupsi.org - Peraturan

Peraturan Perundangan

M e n u

Kaleidoskop ICW 2009

Opini dari Kalibata

Peraturan Perundangan

Independent Report UNCAC

Pesan

Buku baru. Untuk mendapatkan, hubungi sekretariat ICW di 021-7901885...

Bila Anda merasa tidak mendapatkan keadilan oleh hakim dapat melaporkan pengaduannya ke Komisi Yudisial secara online di sini...

Catatan aktivitas

Penghargaan

Pementasan Teater Ladang Perminus

facebook

Peraturan

PDF

Cetak

E-mail

Kamis, 17 Juli 2008

Kami menyediakan naskah peraturan; undang-undang, peraturan pemerintah, inpres yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
------
TAP MPR:

TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN
Undang-Undang:

UU 20/2001 Pemberantasan Tidak pidana Korupsi

UU 30/2002 Komisi Anti Korupsi

UU 31/1999 Pemberantasan Korupsi. Telah diperbaharui menjadi UU No 20 Tahun 2001

UU 11/1980 tentang Antisuap

UU 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang. UU ini telah dirubah menjadi UU No 25 tahun 2003

UU 25/2003 tentang perubahan UU No 15/2002 tentang tindak pidana anti pencucian uang

UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Bebas dari KKN

UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003

UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah pidana

UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (termasuk versi bahasa Inggrisnya)
Peraturan Pemerintah:

PP 71/2000 ttg peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi

Peraturan Pemerintah No.110 tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan DPRD

Penjelasan Peraturan Pemerintah No.110 tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan DPRD

PP No 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

PP No 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD

PP No 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
INPRES:

Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi

Inpres No. 4 Tahun 1971, Tentang Pengawasn Tertib Administrasi di Lembaga Pemerintah

Inpres No. 9 Tahun 1977, Tentan Operasi Tertib

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Inpres No 1 Tahun 1971, tentang koordinasi pemberantasan uang palsu
KEPPRES:

Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 Tentang Timtastipikor

Keppres No. 12 Tahun 1970 tentang "Komisi 4"

Keppres No 80 Tahun 2003, tentang pedoman pengadaan barang jasa di instansi pemerintah

Keppres No 16 Tahun 2004, tentang perubahan keppres 80/2003 tentang pedoman pengadaan barang jasa di instansi pemerintah

Keppres No. 7 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PERATURAN PRESIDEN

Perpres No. 13 tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Militancies Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Perpres No. 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
SURAT EDARAN:

Surat edaran Jaksa Agung tentang percepatan penanganan kasus korupsi tahun 2004

Surat edaran Dirtipikor Mabes Polri, tentang pengutamaan penanganana kasus korupsi

Surat Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Tahun 2000

Keputusan Bersama KPK-Kejaksaan Agung dalam Kerjasama Pemberantasan korupsi
PERDA:

Perda Kabupaten Solok No 5 Tahun 2004 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan
---------
Konvensi Internasional

United Nations Conventions Agains Corruption
---------
Rancangan Undang-Undang/Draft

RUU Layanan Publik

RUU Rahasia Negara

Rancangan Inpres Pemberdayaan Instansi Terkait Dalam Sistem Penanganan Laporan Korupsi

Draft UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik versi DPR

Draft UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik versi Koalisi LSM
-----------
Naskah uji material UU Korupsi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi
----------

perkara No. 003/PUU-IV/2006 yang menguji UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dengan pemohon Dawud Djatmijko
------------

Perkara No. 10/PUU-IV/2006 yang menguji UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dengan pemohon MHI dengan putusan tidak dapat diterima
-------------------
Putusan Judicial Review MA Terhadap PP No.19 Tahun 2000 tentang TGPTPK Tahun 2001
-----------

Putusan Judicial Review MA Terhadap PP No.19 Tahun 2000 tentang TGPTPK

Advertisement

Advertisement

RUU Tipikor dan PengKor

Saat ini RUU pengadilan korupsi dan Tipikor akan/sedang dibahas. Fraksi-fraksi yang ada di DPR telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Silahkan unduh disini
RUU Tipikor usulan masyarakat per 26 Juni 2009
english version [unofficial translation]

Modul

Beberapa saat lalu Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) telah disahkan. Untuk memahami isu-isu seputar undang-undang tersebut, berikut ini diterbitkan Modul Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Modul ini diterbitkan oleh Yayasan SET. Silahkan unduh disini

Iklan