|
Kamis, 17 September 2009 |
|
Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini muncul upaya pengalihan kewenangan penuntutan perkara korupsi yang selama ini ada di KPK ke Kejaksaan. Hal ini terkait dengan hampir selesainya pembahasan RUU Pengadilan korupsi di DPR. Kamis, 17 September 2009 Pukul. 14.00 WIB, di ICW dilakukan Konferensi Pers: Menolak Monopoli Penuntutan Kasus Korupsi di Kejaksaan. Acara dimoderatori Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW. Menghadirkan narasumber: Febri Diansyah, Peneliti Hukum ICW dan Firdaus Ilyas, Koordinator Bidang Pusat Data dan Analisis ICW. Pada konferensi pers disampaikan analisis hukum, fakta dan analisis pengelolaan keuangan Kejaksaan Agung. Analisis hukum dan fakta buram di level Penuntutan disampaikan oleh Febri Diansyah, sedangkan analisis pengelolaan keuangan disampaikan oleh Firdaus Ilyas (HP. 081 2982 0004). |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Kamis, 17 September 2009 |
|
Rabu, 16 September 2009 di Kantor ICW Kalibata diselenggarakan diskusi publik untuk mematangkan uji materi UU Sisdiknas dan UU BHP. Berikut adalah press release terkait dengan diskusi tersebut. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Senin, 14 September 2009 |
|
Ada beberapa point krusial dalam RUU Kesehatan masih menjadi catatan. Padahal UU Kesehatan baru diharapkan dapat menghadapi masalah dan tantangan kesehatan Indonesia kedepan guna meningkat kualitas kesehatan rakyat Indonesia. Pada titik ekstrim maka muncul tuntutan kepada DPR dan Pemerintah agar menunda pengesahan RUU Kesehatan menjadi UU Kesehatan. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Senin, 14 September 2009 |
|
Kemenangan pasangan SBY-Boediono tentu akan segera dilanjutkan dengan pembentukan kabinet. Karena SBY adalah incumbent, bisa jadi akan menempatkan menteri lama di dalam kabinet barunya. Untuk mencoba melihat kinerja menteri pendidikan nasional selama periode 5 tahun ICW melakukan kajian. Berikut adalah press release ICW. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Senin, 14 September 2009 |
 Hari Minggu (13/9), Pukul 13.30 - 14.00 WIB ICW dan ILRC didatangi Delegasi Dewan Perwakilan Binatang (DPB) yang menyampaikan keluh kesah, dukungan dan PETISI untuk mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan Pengadilan Tipikor. DPB juga mencermati setiap bentuk serangan balik terhadap KPK, baik melalui jalur regulasi ataupun serangan langsung dengan pensiasatan proses hukum. Bagi DPB, keberadaan KPK sangat penting, karena koruptor-koruptor kakap yang membabat hutan melalui konsensi alih fungsi dan suap telah ditangkap dan dijerat oleh KPK. Kasus-kasus penting yang sudah diproses KPK tersebut adalah Kasus Saukani di Kalimantan, kasus Tanjung Api-api dan termasuk suap PT. Masaro. TIndakan-tindakan korupsi tersebut memang berakibat pada deforestasi hutan, sehingga habitat para binatang berkurang drastis. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Rabu, 09 September 2009 |
|
Paska penetapan Antasari Azhar (Ketua KPK non aktif) sebagai tersangka pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, intensitas perlawanan dan pelemahanan kepada Komisi antikorupsi ini semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Ketika sebelumnya upaya pelemahan hanya berkisar pada mempersoalkan kewenangan KPK, seperti tentang kewenangan penyidikan dan penyadapan atau keabsahan putusan yang diambil setelah Antasari tidak aktif sebagai Ketua, upaya pemotongan anggaran hingga wacana pembubaran dan kocok ulang pimpinan. Berikut adalah Press release ICW terkait dengan upaya pelemahan KPK tersebut. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Rabu, 09 September 2009 |
|
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti persoalan pendidikan. Mereka mengkritik kinerja Depdiknas secara keseluruhan pada periode 2004-2009. Tiga persoalan utama yang disorot adalah masalah anggaran, realisasi target rencana strategis (renstra) pendidikan, dan kebijakan pendidikan yang bersifat kontroversial. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>
|
| Hasil 96 - 114 dari 250 |
