|
Halaman Muka
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M e n u
PesanBuku baru. Untuk mendapatkan, hubungi sekretariat ICW di 021-7901885... Penghargaan
Pementasan Teater Ladang Perminus Milis berita korupsi
|
Advertisement |
Latest NewsRUU Tipikor dan PengKorSaat ini RUU pengadilan korupsi dan Tipikor akan/sedang dibahas. Fraksi-fraksi yang ada di DPR telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Silahkan unduh disini
ModulBeberapa saat lalu Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) telah disahkan. Untuk memahami isu-isu seputar undang-undang tersebut, berikut ini diterbitkan Modul Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Modul ini diterbitkan oleh Yayasan SET. Silahkan unduh disini
Iklan Dokumen Update
PollsWho's OnlineSaat ini ada 15 tamu online
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia Corruption Watch memperkirakan setiap tahun negara dirugikan sekitar Rp 38,4 triliun pada sektor ekstraktif, yaitu tambang, minyak, dan gas. "Ada indikasi korupsi dalam kekurangan penerimaan berlangsung terus-menerus setiap tahun," kata Kepala Divisi Pusat Data ICW Firdaus Ilyas di wisma PGI kemarin. 
Tanpa diketahui publik, Komisi XI DPR RI telah membuka pendaftaran untuk menjadi calon anggota BPK. Pengumuman hanya lewat iklan layanan masyarakat di salah satu media massa nasional dan website resmi DPR. Waktunya pun sangat tidak masuk akal karena pelamar hanya diberikan kesempatan 4 hari, yakni mulai tanggal 20 hingga 23 April 2009. Untuk itu ICW, TII, IBC dan PSHK menyikapi hal tersebut. Berikut press release bersama. 
Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan kelebihan biaya penerbangan haji di Departemen Agama (Depag) tahun 2009 sebesar Rp 1,2 triliun yang belum dikembalikan kepada jemaah. 
