Hasil Audit Dana Kampanye Pemilu Legislatif baru saja dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum. Dari hasil audit yang disampaikan, terdapat beberapa indikasi ketidakpatuhan dan indikasi pelanggaran pidana dana kampanye, meskipun secara umum hasil audit yang ada tidak dapat menjelaskan secara utuh praktek pendanaan kampanye legislatif.

Jakarta, 2 Juni 2009-Dalam kunjungan dua hari (1 dan 2 Juni 2009) ke Indonesia, perwakilan ADB/OECD menyempatkan diri untuk menyambangi ICW. Setelah seharian berdiskusi intens dengan PPATK, Mabes Polri dan KPK, Harry Garnett, Ketua Tim dan Tony Kwok, konsultan antikorupsi sekaligus mantan pimpinan ICAC Hongkong -semacam KPK- bertemu dengan perwakilan ICW di kantor ICW. Tepat pukul 14.30 WIB, pada 2 Juni 2009, mereka tiba dan ditemani oleh perwakilan Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK.

Hasil audit dan laporan dana kampanye dinilai perlu diumumkan.

Lembaga pemerhati korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga laporan dana kampanye sejumlah partai politik penuh manipulasi. Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ibrahim Fahmi Badoh menyatakan, indikasinya adalah total belanja partai lebih kecil daripada belanja iklan faktual di media massa.

Satu hambatan dalam penegakan hukum di bidang korupsi kini terlewati. Mahkamah Agung—dalam tafsir resmi yang dikeluarkan dalam bentuk surat edaran—menyatakan, pemeriksaan kepala daerah atau wakilnya dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mutlak memerlukan izin Presiden.