|
Rabu, 15 Juli 2009 |
Pungutan muncul karena sekolah punya posisi tawar tinggi.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pungutan masih menjadi keluhan utama dalam penerimaan siswa baru. "Sebanyak 90 persen pengaduan berkaitan dengan pungutan," kata peneliti ICW, Febri Hendri, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, kemarin. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Selasa, 14 Juli 2009 |
|
Departemen Agama menghitung dari harga kontrak, bukan dari selisih harga.
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2008 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut ICW, dugaan korupsi tersebut adalah penggelembungan biaya penerbangan dan biaya operasional dalam negeri dan Arab Saudi senilai US$ 127,7 juta atau setara dengan Rp 1,28 triliun. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Kamis, 09 Juli 2009 |
|
Kamis, 9 Juli 2009 pukul 10.30, Koalisi Pemantau Peradilan yang diwakili oleh Emerson Yuntho dan Febri Diansyah mendatangi Badan Legislasi DPR untuk menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) versi Masyarakat. RUU ini merupakan naskah tandingan atau alternatif terhadap RUU Tipikor yang juga telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Mei 2009 lalu. Koalisi diterima oleh Mutamimul Ula (anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS) dan yang bersangkutan menyatakan melelui sekretaris Badan legislasi akan mendistribuisikan dan mempelajari RUU yang dibuat oleh Koalisi ke anggota Badan Legislasi DPR. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Selasa, 07 Juli 2009 |
“Besar kemungkinan, jumlah yang dilaporkan jauh lebih sedikit dari sebenarnya.”
Pasangan calon presiden-wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto paling banyak mengumpulkan dana kampanye dibanding kandidat lain. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Senin, 06 Juli 2009 |
Jaksa Agung meminta ada sinkronisasi dengan undang-undang lain.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan agar komposisi hakim ad hoc dan hakim karier diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. "Hakim ad hoc harus mayoritas, tiga hakim ad hoc dan dua hakim karier atau dua hakim ad hoc dan satu hakim karier," kata Febri Diansyah, peneliti ICW, kemarin. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Jumat, 03 Juli 2009 |
Kamis (2 Juli 2009) Koalisi Penyelamat Pemberatasan Korupsi mengadakan Konferensi Pers untuk menanggapi sinyal pembajakan materi RUU Pengadilan Tipikor yang justru kali ini berasal dari utusan Pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM serta Jaksa Agung.
Saat Daftar Inventaris Masalah (DIM) di DPR justru sudah tidak lagi mempersoalkan komposisi Hakim Ad Hoc dan Hakim Karier 3 : 2, tim pemerintah justru mempertahankan Pasal 27 RUU Pengadilan Tipikor yang mengatakan komposisi hakim diserahkan pada Ketua Pengadilan Negeri. Hal inilah yang kami anggap sebagai upaya membajak materi UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Karena pasal tersebut sama saja berarti memberikan diskresi lebih luas pada Ketua Pengadilan. Bukan tidak mungkin, komposisi hakim Karier akan lebih banyak dibanding Hakim Ad Hoc. Dengan kata lain, dikhawatirkan ada upaya sistematis untuk mengembalikan peran yang lebih besar pada hakim pengadilan umum untuk menyidangkan kasus korupsi. Lantas, apa bedanya pengadilan khusus korupsi dengan pengadilan umum? |
|
Selengkapnya...
|
|
|
Kamis, 02 Juli 2009 |
Setidaknya tercatat sekitar 15 poin kelemahan RUU Tipikor.
KOALISI Pemantau Peradilan (KPP) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang disusun pemerintah dapat mengancam upaya pemberantasan korupsi. Koalisi mencatat sedikitnya 15 poin kelemahan RUU tersebut dalam mendorong pemberantasan korupsi. |
|
Selengkapnya...
|
|
|
|
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>
|
| Hasil 134 - 152 dari 250 |
