antikorupsi.org

Halaman Muka

Buku Tamu

M e n u

Peraturan Perundangan

Gudang Dokumen

Independent Report UNCAC

Buku ICW

Pesan

Buku baru. Untuk mendapatkan, hubungi sekretariat ICW di 021-7901885...

Bila Anda merasa tidak mendapatkan keadilan oleh hakim dapat melaporkan pengaduannya ke Komisi Yudisial secara online di sini...

Penghargaan

Pementasan Teater Ladang Perminus

facebook

View guestbook

Displaying 1 - 30 of 173 results	Add new entry
Name	Message
oenardy bandung	REKOMENDASI @ NILAI HUKUM Hasil pemeriksaan atas suatu permasalahan/kasus yang kemudian ditindak lanjuti dengan Rekomendasi dari /oleh BADAN PENGAWAS MA R.I. , KETUA MA R.I. , TIM 8 , SATGAS MAFIA HUKUM , KOMISI YUDISIAL , KOMISI KEJAKSAAN , OMBUDSMAN INDONESIA ataupun PANSUS D.P.R. R.I. sekalipun yang ditujukan kepada fihak terkait adalah tidak mempunyai nilai hukum jika awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat. Hal ini telah dinyatakan bahwa Rekomendasi dari BADAN PENGAWAS MA R.I. No.148/BP/EKS/X/2008 tgl.8 Okt 2008 jo. SURAT KETUA MA R.I.No. 075/KMA/2008 jo. SURAT KETUA PT BANDUNG No.w8.DA.HT.04.10-2096 jo. SURAT KETUA KOMISI YUDISIAL jo. SURAT KETUA OMBUDSMAN INDONESIA , tidak mempunyai nilai pembuktian ,mengikat dan eksekutorial dikarenakan surat surat tersebut hanya merupakan jawaban lembaga peradilan umum atas surat masyarakat secara pribadi didalam Keputusan PN Grt No.02/Pdt/G/PN Grt/2009. Dengan demikian semuanya menjadi percuma dengan adanya bentukan BADAN PENGAWASAN MA R.I. KOMISI , SATGAS MAFIA HUKUM dan PANSUS DPR dimana jika akhirnya segala macam REKOMENDASI yang ujungnya akan berakhir di PENGADILAN akan dan sudah dinyatakan tidak mempunyai nilai hukum dan dianggap kertas sampah karena hanya merupakan jawaban keluh kesah atas laporan masyarakat secara pribadi menurut Ketua PN Grt dalam keputusannya.

oenardy bandung	Masukkan buat ICW , bahwa apa yang dinamakan REKOMENDASI yang dibuat instansi terkait berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan dari masyarakat adalah tidak mempunyai nilai pembuktian,mengikat dan eksekutorial.Sebagaimana hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi dari Badan Pengawasan MA R.I. jo. Surat Ketua MA R.I. jo Surat Ketua PT Bandung jo.Surat Ketua Komisi Yudisial jo Surat ketua Ombudsman Indonesia yang dituangkan dalam Berita Acara PN Garut No.57/1975/Perd.PN.Grt tgl.28 Okt 2008 dinyatakan tidak bernilai hukum didalam vonis No.02/Pdt/G/PN.Grt/2009 oleh Ketua PN Grt. Apalagi kalau dalam tingkat Banding dan Kasasi diperkuat juga sehingga setidaknya menjadikan senjata buat para terlapor/koruptor Apalagi Rekomendasi dari Satgas hukum yang berada diluar sistem peradilan sudah jelas tidak mempunyai nilai hukum walaupun dari Presiden sekalipun .Terima Kasih.

mumu palembang	saya daftar PNS tuk formasi fisika SMA untuk daerah MUBA, saya telah menjalani tes sampai tahap akhir tetapi ketika pengumuman tes nama saya memang tidak ada, tetapi saya merasa kecewa ada nama yang bukan peserta untuk memperebutkan formasi fisika ternyata muncul di jurusan fisika, namanya solihin, faktanya dapat di li...hat di pengumuman koran sumeks tanggal 8 november 2009

Vincent Heaven	Indonesia adalah negri yg besar, kaya dan terhebat di antara negri2 yg lain tapi disayangkan.. rakyat dan pemerintahnya masih pada bodoh akan membangun sebuah negara besar..ups bukan bodoh tapi yg lebih parah adalah tidak peduli alias bodoh amat

Tasyriq Hifzhillah Yogyakarta	Korupsi itu seperti cendawan yang g tumbuh di berbagai musim dan di berbagai tempat. Ia tumbuh subur dan makmur di birokrasi, lembaga peradilan, parlemen, istana, dll. Semua terkena cendawan bernama korupsi. Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi (SIDAK) / Centre of Information and Data for Anti Corruption (CIDAC), Yogyakarta, melalui portal (pangkalan data) ingin meminimalisir cendawan itu. TENTANG INFOKORUPSI.COM merupakan portal aktif yang menghimpun, menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai informasi dan data mengenai korupsi dalam menu-menu yang meliputi 38 menu. Setiap menu terpecah lagi menjadi sub-sub menu yang dapat menjangkau informasi dan data di tingkat provinsi, kabupaten, dan bahkan ke depan akan sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. TENTANG SIDAK/CIDAC SIDAK (Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi) atau CIDAC (Centre of Information and Data for Anti Corruption) adalah lembaga non profit yang merupakan himpunan dari pemikiran sejumlah orang yang memiliki semangat untuk melawan korupsi di Indonesia. SIDAK memiliki tujuan untuk membangun masyarakat yang memiliki pola pikir anti korupsi (anti corruption episteme society) melalui proses networking secara online dan offline. SIDAK memiliki strategi untuk memberdayakan masyarakat untuk berkeberanian dalam melawan korupsi dan strategi tersebut menjadi dasar untuk bertindak antikorupsi. Alamat: Jl. Gambiran No. 85 A, Yogyakarta, 55161, INDONESIA Telepon: (0274) 414 233, Fax: (0274) 379250 Email: info@infokorupsi.com & infokorupsi_sidak@yahoo.com

Carel Silubun Jakarta	Halo ICW, saya pernah melaporkan kasus korupsi proyek Perintis di kantor Adpel Ambon dan korupsi PNBP Dokumen kepelautan yang terjadi dikantor-kantor Adpel diseluruh Indonesia, namun sampai saat ini email saya tak berjawab. Rupanya ICW hanya menaruh perhatian kepada kasus-kasus korupsi besar yang bernuansa politis dan lebih mengarah untuk kepentingan politis ICW. Apa memang demikian? Mohon diperhatikan karena saya sudah malas minta jawaban.

depo jakarta	Dikutip dr Menu Tentang icw disebutkan bhw : "Sumbangan masyarakat diperoleh melalui sumbangan yang dikirimkan langsung ke rekening ICW. Dana yang terkumpul akan dijadikan dana abadi ICW. ICW hanya akan menggunakan bunga bank dari dana abadi tersebut. Setiap tahun seorang auditor independen akan mengaudit keberadaan dan penggunaan dana tersebut dan hasilnya akan diumumkan kepada publik melalui media massa." yg SY tanya apakah icw sdh melakukan audit scr independen stp thnnya thdp dana yg terkumpul dr masy dan apa tlh dipublikasikan penggunaan serta hasilnya kpd masy melalui media masa?????? jwban agar dikirim kpd alamat email SAYA.

pranolo tangerang	PERKEMBANGAN KASUS KORUPSI BUPATI PANDEGLANG KOK MANDEK YA

JOAO MOTA JAKARTA	kekuasaan tanpa suatu batasan dan kontrol sangatlah bahaya dalam tatanan kehidupan demokrasi.kekuasan POLRI tanpa ada suatu kontrol yang bisa mengendalikannya sangatlah berbahaya. korupsi tidak akan pernah diberantas selama polri masih menjadi organisasi mafia yang biayai negara, berseragam dan legal masih tetap ada di NKRI ini. saran ICW kalo bisa bikin open source untuk laporan dugaan korupsi oleh birokrat khususnya tiga pilar utama dalam penegakan hukum (polisi,jaksa dan hakim)every day is a new day, do something new to bring the change.

ari wibowo	kapan kolusi dan nepotisme di hapus dari negeri ini?

najib padang	Saya semakin pesimis dengan penegakan hukum terhadap koruptor di Negeri ini apalagi sekarang terkesan KPK sedang di Obok-obok

Putra Kobar kobar	Korupsi Dana APBD Kabupaten Kobar. Info dan fakta selengkapnya silahkan kunjungi blog http://putrakobar.wordpress.com

ANGGA SINGAPURA	mohon pak kapolri memeriksa setiap anggota ICW

ivan indionesia	ada gosip ICW isinya koruptor semua tapi yang amatiran, saya usul anggota ICW diperiksa kredibilitas dari mulai SD apakah benar2 bersih dari KKN, termasuk orangtua anggota ICW!!!!!!!!!!!

LSM GIB Jawa Barat Bandung	Kami LSM GIB yang berada di JAwa Barat melihat KKN sampai saat ini akan sukar dikendalikan dengan para ketua KPK sebagai buktinya yang seharusnya melaksanakan tugas sebagai anti KKN ternyata menjadi rajanya KKN. Yang kami inginkan adanya kerja sama antara LSM kami dengan ICW dalam pelaksanaan tugas dilapangan yang kami temui banyak unsur KKN, baik dalam bidang dinas pemerintahan samapai pejabat, namun untuk menindak lanjutinya kami mendapat banyak kendala dari segi pengetahuan maupun kemampuan. Seandainya pihak ICW dapat kiranya mempertimbangkannya. Terimakasih atas perhatiannya.

AKHMAD SUDRAJAT	Mohon ijin repost tentang Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009) di blog saya.

Binduana Harahap Jakarta	Dengan Hormat, Ada dugaan penyalahgunaan atas harta negara, sebidang tanah seluas 61,960 M2 yang terletak di jalan pejaten raya, kompleks Dik Nas, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, dengan sertifikat HP No.7/Pejaten tanggal 28 maret 1973 a/n Dep P&K (Direktorat Jendral Perguruan tinggi dan Ilmu Pengetahuan), masa berlakunya "selama dipergunakan Untuk Kepentingan Dinas". Saat ini diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan-bangunan tinggal yang ditempati oleh banyak orang antara lain : pegawai yang telah pensiun, keluarga pegawai yang telah meninggal dunia, sebagian adalah orang yang tidak ada kaitannya dengan DEP DIK NAS, malah ada juga satu yang memiliki beberapa kapling. Sesuai dengan surat gubernur no.393/A/K/BKD/1974 tanggal 5 Maret 1974, ketentuan dan syarat-syarat Surat ijin penunjukan penggunaan tanah atas tanah tersebut juga tidak dipatuhi karena tidak mematuhi master plan yang ada dan tidak menyerahkannya sarana umum beserta tanahnya kepada pemda setempat. Saat ini ada beberapa oknum yang ingin mengusai sebagian besar tanah tersebut, termasuk sarana umum (jalan) yang mereka blokir dan meminta ganti rugi untuk penggunaan sarana umum tersebut (kasus Jl. Melinjo, diketahui oleh camat pasar minggu dan masyarakat) Bahkan saat ini Oknum-oknum tersebut sedang berusaha merubah status tanah tersebut menjadi hak milik pribadi, yang saya yakin tidak akan sesuai dengan prosedur. saya sebagai warga negara indonesia sangat prihatin dengan keadaan bangsa saat ini. ditengah kesulitan ekonomi saat ini masih ada saja orang-orang yang mengaku warga negara yang baik akan tetapi prilakunya jauh dari kenyataannya. setahu saya, tanah/perumahan milik suatu instansi digunakan untuk kepentingan instansi tersebut, bukan untuk diteruskan secara turun-menurun kepada anak cucu yang pernah menempati rumah tersebut. dan saya juga sangat yakin, ditengah keadaan negara kita saat ini, sangat tidak mungkin depdiknas memberi 'hadiah' mewah kepada pegawai-pegawainya yang telah pensiun. sekedar informasi, harga tanah disekitar tempat tersebut Rp.1.5juta s/d Rp.2.5juta per meter, harga rumah ditempat tersebut diatas Rp200juta. bagi saya, kalau memang akan di 'hadiah' kan, alangkah mulianya jika harta negara tersebut dihadiahkan untuk penanggulangan kemiskinan. saya sangat berharap kepada instansi-instansi yang terkait dengan hati bersih mau menindaklanjuti menyelidiki masalah ini demi negara republik indonesia tercinta. Semoga ALLAH senantiasa membuat hati kita bersih dan terlindungi dari segala kemunafikan dan dosa-dosa. terima kasih. Merdeka!!! wasalam, Warga Peduli

SUARA RAKYAT BEKASI	WAHAI RAKYAT SETANAH AIR.. MARI BANGKIT DAN SUARAKAN REFERENDUM SOAL PENEGAKAN HUKUM, KETIKA KETIDAKBERDAYAAN POLISI DAN JAKSA YANG HANYA MELINDUNGI PARA KORUPTOR MAKA KITA BANGKIT DENGAN KEKUATAN RAKYAT DENGAN CARA MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA POLISI DAN JAKSA MARI TUNJUKKAN ,,,,

Phillip Rekdale Jakarta, Indonesia	Saya Salut ICW. Saya sering sekali menggunakan informasi dari ICW di Pendidikan.Net (Pendidikan Network) dan saya tidak dapat membayangkan bagaimana kita dapat mulai mengatasi korupsi di Indonesia (yang mencuri masa depan rakyat) tanpa dedikasinya dari ICW. Terima kasih Semoga Berjuang Terus! http://Pendidikan.Net

Dullah Jakarta	Di sebuah milis muncul pertanyaan kenapa pada tahun ini BPK belum juga mepublikasikan laporan hasil auditnya di website BPK sebagaimana lazimnya di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, muncul perdebatan tentang perlu atau tidaknya laporan tersebut dipublikasikan. Berikut saya publikasikan pendapat seseorang atas perdebatan tersebut: Salam, Menurut saya, publikasi tersebut sangat perlu, sangat penting dan harus sesegera mungkin. Publikasi tsb akan sangat berguna untuk semua pihak. Berkaitan dengan komentar sebelumnya, tentang arogansi, menurut yang terjadi adalah tidak terdapat 'arms length transactions' pada interaksi antara auditor BPK dengan auditee (terutama Pemda Prov/Kab/Kota) atau 'level playing field' yang dilakukan tidak seimbang. Saya, sejak 1 Juni 2009 atau lima bulan setelah T.A. 2008 berakhir, selalu menantikan publikasi laporan hasil audit BPK terhadap LKPP dan LKPD (yg LKPP sudah dipublikasikan). Saya berharap suatu saat ada semacam 'eksaminasi' dari lembaga profesi akuntan (auditor), IAI atau IAPI atau lembaga profesi auditor sektor publik?, terhadap opini audit yang diberikan BPK (opini tsb diberikan oleh BPK sbg lembaga atau diberikan oleh pegawai BPK?). Terima kasih. Ariawan Prasodjo

garda purworejo purworejo	di purworejo ada perorangan di sidang dgn tuduhan korupsi tanpa ada pihak dari pemda yg jadi terdakwa. padahal sebetulnya banyak pejabat yg terlibat. mana mungkin swasta bisa korupsi tanpa ada orang pemda yg terlibat.

Pemerhati Risk Management Indonesia	Coba kita perhatikan perkembangan di pemerintahan. ICW jangan cuma melihat yang ada di permukaan saja. Saya tidak menuduh tapi saya melihat ada kemungkinan ke arah sana. Coba lihat apa yang dilakukan partai pemenang pemilu. Mencoba merekrut lawan. Di satu sis mungkin untuk meminimalisir gangguan pada saar menjalankan pemerintahan karena tidak ada partai oposisi. Namun di sisi lain, jika tidak ada oposisi, maka tidak ada yang mengontrol kinerja pemerintah. Coba lihat bagaimana proses seleksi pimpinan BPK. Ini bisa jadi merupakan skenario yang sudah disusun dengan rapi. Coba ICW lihat kira-kira pa lagi yang akan terjadi sampai dengan pelantikan pemerintahan baru. Dugaan saya, lembaga-lembaga pengawas akan digergaji giginya. Semoga saja tidak.

unknown trenggalek	Selama tahun 2009, kok dana sertifikasi guru belum dicairkan ya??

udin surabaya	sangat prihatin melihat kondisi negriku yg semakin tepuruk akibat para koruptor, mengikis rasa kebangganku sebagai warga RI tercinta,aku hanya bisa ucapkan INNALILLAH HI WAINNALILLAH HI ROJIUUN ATAS MATINYA HATI NURANI SELURUH PEJABAT PEMERINTAH BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH ....... Amat sangat sulit rasanya untuk menghilangkan korupsi yang sudah membudaya dikalangan pejabat di RI tercinta ini namun bukan berarti mustahil

dada korup bdg	hebat sekali DADA rosada, tolong di cek nanti bila jadi memberikan dana hibah kepada persib sebesar 17M JALAN2 benerin dulu sat, baru hibah ke persib. kira2 si DADA dapat berapa persen dr hibah ini yah? "Kurang" dana untuk perbaikan jalan di bandung, tapi bisa hibah DUID RAKYAT untuk PERSIB

teguh bandung	saya sudah capai berulang kali melaporkan kepada polisi. ini BUKTI kerterlibatan polisi dalam melakukan korupsi. melanggar HAM, perijinan, dan ketertiban umum. BUKTI dapat anda lihat di sini BUKTI rekaman telpon: laporan yang tidak pernah di tanggapi melalui lodaya.web.id: http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2258377

teguh bandung	saya sudah capai berulang kali melaporkan kepada polisi. ini BUKTI kerterlibatan polisi dalam melakukan korupsi. melanggar HAM, perijinan, dan ketertiban umum. BUKTI dapat anda liaht di sini ** BUKTI rekaman telpon: http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2074494

Carel Silubun Ambon	Hallo ICW, gimana dengan laporan saya dibuku tamu, sudah ada tindak lanjutnya belum? Jangan hanya yang di Jakarta saja yang dipelototin, didaerah-daerah lebih parah lagi korupsinya meskipun nilainya tidak seberapa.

Carel Silubun Ambon	Yth. ICW, Saya mempunyai segepok kliping koran terbitan beberapa media massa di Ambon tentang kasus dugaan korupsi proyek kapal perintis yang melibatkan mantan Kepala Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel)Ambon, sdr. Hutasoit, dan beberapa orang stafnya antara lain sdri. Jetje Piris, Joko Susanto, Karim Tuanaya dll serta sdr. Johny De Quelju (alias Siong) selaku pemilik KM. Cantika Pratama-2. Kasus ini telah pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Maluku dan Inspektorat Dep. Perhubungan, namun entah kenapa sampai saat ini tidak diteruskan padahal bukti-bukti korupsi demikian nyata didepan mata. Yang terjadi adalah sdr. Hutasoit hanya ditarik ke kantor pusat Dep. Perhubungan sementara sdr. Jetje Piris dan Joko Susanto malah diberi jabatan masing-masing sebagai kepala Seksi di Kantor Adpel Ambon. Demikian juga saat terjadi korupsi PNBP yang sangat merugikan Pelaut, yaitu setiap pelaut yang membutuhkan Buku Pelaut sebagai Dokumen kepelautan yang wajib sifatnya, dipungut biaya antara Rp.200 s.d 300 ribu perorang, padahal sesuai Peraturan Pemerintah R.I. nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dep. Perhubungan, maka tarif resmi PNBP Dokumen Kepelautan hanya Rp. 10.000.- Praktek pungli dan korupsi terhadap PNBP terhadap Buku Pelaut ini juga terjadi disemua kantor Adpel diseluruh Indonesia. Pelaut diharuskan membayar biaya Buku Pelaut dengan jumlah ratusan ribu rupiah tanpa disertai dengan pemberian bukti pembayaran. Kami mohon kiranya ICW dapat melakukan investigasi terhadap hal ini, tidak usah jauh-jauh cobalah ke kantor Adpel Tg. Priok, pasti anda akan menemukan apa yang kami sampaikan ini. Kasus Buku Pelaut ini telah pernah dilaporkan ke pejabat Dep. Perhubungan namun hasilnya nihil sehingga sampai sekarang para Adpel bebas-bebas saja melakukan praktek korupsi tersebut. Untuk kliping Koran masalah Proyek kapal perintis di Maluku, mohon infonya saya bisa kirim kemana, dan apakah ICW bisa mengungkapkannya atau minimal melaporkannya ke KPK? Saya mohon tanggapan melalui email saya sicarel1968@yahoo.co.id Terima kasih. Hormat saya, Carel Silubun

yao mi	katonk ada?

<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Berikutnya > Akhir >>

RUU Tipikor dan PengKor

Saat ini RUU pengadilan korupsi dan Tipikor akan/sedang dibahas. Fraksi-fraksi yang ada di DPR telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Silahkan unduh disini
RUU Tipikor usulan masyarakat per 26 Juni 2009
english version [unofficial translation]

Modul

Beberapa saat lalu Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) telah disahkan. Untuk memahami isu-isu seputar undang-undang tersebut, berikut ini diterbitkan Modul Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Modul ini diterbitkan oleh Yayasan SET. Silahkan unduh disini