Request for Interest

Reviewer dan Editor Modul Akademi Antikorupsi

Application Deadline: 6 Januari 2025

Pengantar

Sidang lanjutan sengketa informasi publik antara ICW melawan Polri terkait dokumen pengadaan gas air mata senilai Rp700 miliar tidak menemukan titik terang. Polri bersikeras menutup informasi yang seharusnya menjadi hak publik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melakukan pemantauan pada kampanye pada Pilkada Jakarta 2024. Hasil pemantauan yang dilakukan pada 65 titik yang tersebar di wilayah Jakarta menemukan sedikitnya tujuh bentuk dugaan pelanggaran kampanye. 

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai KPU tidak memberikan cukup ruang bagi publik untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penghitungan suara Pilkada 2024. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan potensi kecurangan berupa manipulasi suara yang pada akhirnya berdampak pada legitimasi hasil pemilihan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan maraknya kandidat dalam Pilkada Serentak 2024 yang terkait kasus korupsi.

Politik elektoral, baik di level pemerintahan pusat maupun daerah, hanya sekadar formalitas demokrasi untuk mencari perpanjangan tangan kekuatan bisnis yang mengendalikan kebijakan. Ini tergambar dalam rangkaian Pemilu 2024, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepala daerah serentak. Hampir seluruh calon yang bertarung dalam proses elektoral tersebut didukung sepenuhnya oleh pebisnis ekstraktif, sehingga melahirkan pemimpin yang tidak akan pernah bebas dari konflik kepentingan.

Lapangan Merdeka adalah alun-alun yang merupakan landmark bersejarah Kota Medan. Lapangan seluas 4,88 hektare ini lekat dengan sejarah Kota Medan sejak era kolonial.

ICW memberikan catatan terhadap laporan dana kampanye Pilkada 2024. Laporan kami nilai tidak transparan, mempersempit ruang pengawasan publik, dan terindikasi tidak jujur, sehingga membuka ruang pendanaan gelap dalam kontestasi pilkada.

Pendahuluan