Belum lama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, kecenderungan untuk memusatkan kekuasaan dan memimpin dengan model politik komando semakin nampak. Indikasi kuat dari tendensi ini dapat dilihat dari dipilihnya keponakan presiden, Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Adies Kadir sebagai hakim konstitusi usulan DPR pada Senin (26/1/2026).
Walikota Madiun, Maidi dan Bupati Pati, Sadewo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Senin 19 Januari 2026. Penangkapan dua kepala daerah ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat lingkaran korupsi. ICW memandang lemahnya pengawasan internal di lingkup pemerintah daerah, serta buruknya tata kelola partai politik sebagai pengusung calon kepala daerah memiliki andil besar dalam permasalahan ini.
Banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sejak akhir November 2025 telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang serius. Namun hingga lebih dari 40 hari pasca bencana, penanganan negara masih diwarnai oleh minimnya keterbukaan informasi, lemahnya akuntabilitas anggaran, serta absennya pertanggungjawaban kebijakan yang jelas.
Belakangan ini, mulai di akhir tahun 2025, sejumlah partai politik di DPR dan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan ketidakberpihakannya terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Rencana untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk kembali dipilih oleh DPRD yang kembali digaungkan menjadi gambaran bagaimana demokrasi telah di ambang kematian. Isu yang telah bergulir berulang kali sejak akhir tahun 2024 ini seakan telah disiapkan untuk sebuah agenda besar. Pertanyaan utama yang harus dijawab adalah: Apa dampaknya kepada masyarakat?
Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kian mencuat. Pada Juli 2025, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan usulan tersebut. Ide ini terus bergulir, dan kembali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam momentum hari jadi Partai Golkar ke-61 pada 5 Desember 2025.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program unggulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pada 23 Desember 2025, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) resmi melaporkan 43 anggota Kepolisian Republik Indonesia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemerasan.
Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil atas Bencana Ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat
“Masyarakat Sipil Melayangkan Somasi Kepada Presiden Prabowo Karena Tak Kunjung Menetapkan Status Darurat Bencana Nasional”
