Rencana Revisi Terbaru UU Minerba: Menambah Pemburu Rente Baru dan Menyuburkan Tata Kelola Kolusif di Sektor Ekstraktif

 

Pada hari Senin (20/1/2025), di tengah masa reses, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara kilat dan tidak partisipatif, menyelenggarakan rapat untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam hitungan jam setelah rapat panitia kerja tertutup untuk menyusun RUU, digelar rapat pleno tertutup untuk memutuskan bahwa RUU Minerba 2025 menjadi inisiatif DPR.

Catatan 100 Hari Prabowo-Gibran dan Proyeksi Pemberantasan Korupsi 2025

Agenda antikorupsi Pemerintahan Prabowo-Gibran tercermin dalam Astacita atau salah satu dari delapan misi yang diusung sejak masa kampanye, yaitu akan memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. 

Rekrutmen Staf Teknologi Informasi (IT) Akademi Antikorupsi

Rekrutmen Staf 

Teknologi Informasi (IT) Akademi Antikorupsi

Application deadline: 2 Februari 2025

 

Pengantar

Proses Sengketa Informasi Berlanjut, ICW Desak Komisi Informasi Pusat Menerima Permohonan Informasi Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian

Proses sengketa informasi antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum kunjung menemui titik terang. Sebab, selama proses memperoleh informasi pengadaan gas air mata, sejak dari tahap permohonan informasi hingga memasuki proses ajudikasi, Polri terus bersikeras untuk membuka kontrak pengadaan sebagaimana yang dimintakan oleh ICW.

Hentikan Kriminalisasi kepada Akademisi Ahli Kasus Korupsi Solidaritas untuk Prof Bambang Hero

Pasca Harvey Moeis divonis pidana penjara 6,5 tahun dengan putusan yang mengharuskan korporasi mengganti kerusakan lingkungan akibat korupsi timah, muncul intimidasi kepada ahli perkara tersebut. Dalam putusan Harvey Moeis terungkap adanya kerugian kerusakan lingkungan senilai Rp 271 triliun akibat aktivitas PT Timah Tbk dan 5 perusahaan lainnya. Nilai tersebut muncul dari penghitungan kerugian negara di sektor lingkungan yang dilakukan oleh ahli bernama Prof. Bambang Hero.

ICW dan TAUD Laporkan Kasus Doxing ke Polri: Bareskrim Polri Harus Tindak Pelaku Serangan Digital

Indonesia Corruption Watch (ICW) didampingi oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) sebagai kuasa hukum, melaporkan kasus doxing yang dialami oleh salah satu peneliti ICW ke Direktorat Tindak Pidana Siber, Badan Reserse Kriminal Polri, Senin, 13 Januari 2025. Laporan ini merupakan tindak lanjut dari insiden yang dialami ICW sekaligus bentuk upaya kami menjaga demokrasi dan mendorong penegakan hukum demi memastikan bahwa kritik dan gerakan antikorupsi sepatutnya bebas dari ancaman apapun. 

Pembukaan Penawaran Jasa Desain dan Layout Modul Partisipasi UMKK dalam Pengadaan Barang/ Jasa

Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan dukungan USAID Integritas saat ini tengah menyiapkan publikasi modul berjudul “Partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ)”.

Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup, ICW Kena Doxing dan Kami Tidak Takut!

Masuknya nama Joko Widodo dalam nominasi pemimpin dengan kategori “Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024” oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) berbuntut adanya doxing terhadap salah satu peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) oleh akun Instagram @volt_anonym. Doxing tersebut berupa pengungkapan sejumlah data pribadi mulai dari nomor telepon, nomor Kartu Tanda Kependudukan (KTP), alamat tinggal, spesifikasi device telepon yang digunakan, hingga titik koordinat lokasi terakhir peneliti dalam bentuk tautan google maps.

KPK Harus Segera Membongkar Kasus Suap Penggantian Antar Waktu yang Diduga Melibatkan Sekjen PDI-P

Dugaan keterlibatan Hasto dalam praktik suap pengganti antar waktu (PAW) DPR RI merupakan informasi lama yang berkembang saat adanya penetapan tersangka mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. 

Request for Interest: Reviewer dan Editor Modul Akademi Antikorupsi

Request for Interest

Reviewer dan Editor Modul Akademi Antikorupsi

Application Deadline: 6 Januari 2025


Pengantar

Subscribe to Subscribe to